JAKARTA, SobatPangan.id – Pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pondok pesantren, sekolah berbasis agama, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi percepatan pemerataan akses gizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mengatakan skema baru tersebut tengah difinalisasi dan akan segera dilaporkan kepada Presiden dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan. Apabila mendapat persetujuan, kebijakan itu akan langsung diterapkan secara bertahap.
“Satu bulan pertama, yang akan diprioritaskan adalah wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, pondok-pondok. Dalam satu sampai dua minggu ini akan saya paparkan kepada Bapak Presiden. Kalau disetujui, langsung berlaku,” ujar Zulkifli Hasan saat menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Hotel Bidakara,di kutip dari detik.com Jakarta Selatan, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Zulkifli, pemerintah juga menyiapkan mekanisme khusus agar pelaksanaan MBG di lingkungan pesantren dapat berjalan lebih cepat. Salah satunya dengan memanfaatkan dapur yang telah dimiliki pondok pesantren sehingga tidak diperlukan pembangunan fasilitas baru.
Langkah tersebut dinilai mampu mempercepat distribusi makanan bergizi sekaligus mengoptimalkan sarana yang telah tersedia di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Pemerintah hanya akan memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan standar kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas gizi tetap terjaga.
Selain fokus pada pesantren dan wilayah 3T, pemerintah juga akan melakukan penataan sekitar 8.000 titik layanan MBG baru di Pulau Jawa. Penataan diawali dengan pendataan jumlah penerima manfaat bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait agar distribusi program lebih tepat sasaran.
Pendataan tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih penerima manfaat yang selama ini masih ditemukan di sejumlah daerah. Sekolah yang dinilai belum membutuhkan layanan MBG akan dievaluasi sehingga alokasi dapat dialihkan kepada sekolah lain yang lebih membutuhkan.
Di sisi lain, pemerintah memastikan penyesuaian kebijakan tidak akan merugikan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas pendukung MBG.
“Saya tidak mau rakyat yang sudah membangun, sudah bekerja, bahkan yang sudah berutang ke bank untuk mendukung program ini menjadi dirugikan. Formulasinya sedang kami siapkan,” kata Zulkifli.
Pemerintah menargetkan percepatan implementasi MBG di pondok pesantren dan wilayah 3T dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Sementara penyempurnaan penataan titik layanan MBG secara nasional ditargetkan rampung paling lambat dua bulan.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menekan angka stunting, serta memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.(Mad)
