BLORA, SobatPangan.id – Pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa. Karena itu, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan menyerap kebutuhan bahan pangan dari koperasi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi nelayan, maupun pelaku usaha lokal.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau Budidaya Ikan Tematik Koperasi Desa Merah Putih Kamolan di Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Jawa Tengah, di kutip dari Blorakab.go.id,Jumat (31/7/2026).
Menko Bidang Pangan Zulkifli mengatakan pemerintah ingin memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis benar-benar menggerakkan ekonomi desa, bukan hanya menguntungkan distributor berskala besar.
“SPPG harus membeli dari Koperasi Desa Merah Putih, koperasi nelayan, BUMDes, atau usaha yang ada di desa itu. Tidak boleh semuanya dibeli dari distributor besar,” kata Menko Zulkifli.
Menurut dia, desa memiliki potensi pangan yang sangat besar. Karena itu, kebutuhan dapur MBG harus dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat agar nilai tambah ekonomi tetap berputar di desa.
“Kalau di desa ada ikan lele, ambil lele dari desa. Kalau ada telur, ayam, sayuran, buah-buahan, dan beras, ambil dari desa. Kita ingin ekonomi rakyat tumbuh. Jangan sampai yang menikmati hanya usaha-usaha besar,” ujar Menko Zulkifli, sebagaimana dikutip dalam rilis Pemerintah Kabupaten Blora.
Ia menambahkan, pemerintah tidak akan mentoleransi pengelola SPPG yang mengabaikan ketentuan tersebut. Menurutnya, mekanisme evaluasi hingga sanksi telah disiapkan apabila pengelola terus mengandalkan pasokan dari distributor besar.
“Kalau tidak mengambil dari desa, kita ingatkan. Dua kali kita ingatkan, tiga kali kita ingatkan. Empat kali, tutup SPPG-nya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menko Zulkifli menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Melalui Program MBG, pemerintah ingin membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa dengan memperkuat keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, koperasi nelayan, dan berbagai usaha masyarakat.
“Tidak mungkin Indonesia maju kalau yang maju hanya Jakarta. Harus ada pusat pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” ujar Menko Zulkifli. Ia menambahkan, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu strategi pemerintah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli bersama Sakti Wahyu Trenggono dan Yandri Susanto melakukan penebaran benih ikan lele serta panen di lima kolam bioflok bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Blora, hasil panen dari budidaya tersebut dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan empat SPPG dengan harga sekitar Rp25.000 per kilogram dalam kondisi bersih. Setiap pemesanan mencapai 150 hingga 300 kilogram.
Menurut Zulkifli, pola tersebut merupakan implementasi konsep close loop economy, yakni menghubungkan hasil produksi masyarakat desa dengan pasar yang telah tersedia melalui Program Makan Bergizi Gratis.
“Lele dari desa masuk ke SPPG. Nanti telur dari desa, ayam dari desa, sayuran dari desa, beras dari desa. Uangnya berputar di desa. Itulah yang kita bangun,” katanya.
Sementara itu, Bupati Arief Rohman menilai Desa Kamolan menjadi contoh bagaimana program ketahanan pangan dapat terhubung langsung dengan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis.
“Kamolan menjadi contoh bagaimana program ketahanan pangan bisa langsung terkoneksi dengan kebutuhan Makan Bergizi Gratis. Yang tumbuh bukan hanya produksi ikannya, tetapi juga ekonomi masyarakat desanya,” ujar Bupati Arief, seperti dikutip dari rilis resmi Pemerintah Kabupaten Blora.
Pemerintah juga menyebut Kamolan bukan satu-satunya lokasi penerima bantuan bioflok. Mengacu pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dirilis melalui Tim Kominfo Blora, bantuan serupa juga diberikan kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih Kunden, Koperasi Desa Merah Putih Kentong, dan Koperasi Desa Merah Putih Sambongrejo. Masing-masing memperoleh 24 kolam bioflok, sehingga total terdapat 96 kolam bioflok di Kabupaten Blora yang diproyeksikan mendukung pasokan bahan pangan bagi Program Makan Bergizi Gratis.(Mad)
