Jakarta, SobatPangan.id-Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh kebijakan pemerintah diarahkan untuk mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, di kutip dari Setneg.go.id Jumat (14/8/2026).
“Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia,” kata Presiden Prabowo.
Menurut dia, pembangunan harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah, kata Presiden Prabowo, akan melanjutkan renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, serta perbaikan sekolah di berbagai wilayah Indonesia.
“Renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Langkah tersebut mencakup penguatan bursa komoditas, optimalisasi aset BUMN, pengembangan Indonesia International Financial Center (IIFC), hingga pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF).
DDMF akan diarahkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang manfaatnya ditujukan untuk jangka panjang dan lintas generasi.
Pada sektor industri, pemerintah juga mendorong terciptanya pasar bagi produk nasional, salah satunya melalui pemberian subsidi kendaraan listrik.
Presiden Prabowo menegaskan pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan angka statistik. Menurutnya, pembangunan harus berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat,” kata Presiden Prabowo.
Karena itu, Kepala Negara mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal agenda pembangunan. Setiap program pemerintah, lanjut dia, harus memiliki sasaran yang jelas dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyat dari berbagai ancaman, mulai dari kemiskinan, kelaparan, pemutusan hubungan kerja, hingga keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Atas dasar itu, pemerintah diminta mengutamakan belanja yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak langsung.
Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah dan desa.
“Pemerintah di semua tingkatan, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktik-praktik korupsi, penipuan, mark up, penggelembungan dalam pembelanjaan,” tandas Presiden Prabowo. (Mad)
