“Menteri yang hebat.”
Kalimat itu datang dari Presiden Prabowo, ditujukan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Prabowo menyampaikan itu dalam dialog bersama para jurnalis senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (6/9/2026), sebagaimana disiarkan CNBC Indonesia, Rabu (16/9/2026).
Kita tahu, dalam politik, sebuah pujian tidak pernah benar-benar sendirian. Ia membawa sesuatu di belakangnya: angka, keberhasilan, harapan. Kali ini: swasembada pangan. Sebuah kata yang terdengar tua, tetapi selalu menemukan alasan untuk kembali.
Swasembada. Seolah sebuah bangsa baru menjadi utuh ketika ia mampu menanam, memanen, menyimpan, lalu berkata: kami tidak membutuhkan orang lain. Barangkali demikian.
Tetapi di sebuah sawah, jauh dari kalimat-kalimat resmi itu, ada pertanyaan yang lebih kecil. Dan justru karena kecil, ia mungkin lebih penting. Apakah petani yang menghasilkan pangan itu ikut menjadi lebih sejahtera?
Negara menghitung ton. Petani menghitung musim. Negara menghitung cadangan. Petani menghitung pupuk. Negara menyebut produksi. Petani menyebut utang. Dua-duanya berbicara tentang pangan.
Tetapi mereka tidak selalu berbicara dalam bahasa yang sama. Angka produksi dapat naik. Cadangan dapat bertambah. Impor dapat turun. Namun di buku kecil seorang petani, setelah pupuk dibayar, buruh dibayar, sewa tanah dibayar, dan gabah dijual, masih ada pertanyaan yang tak tercatat dalam pidato: berapa yang tersisa?
Mungkin di situlah politik pangan sesungguhnya berada. Bukan di podium. Melainkan di sisa uang setelah panen.
Kita sering mengira swasembada adalah akhir. Padahal mungkin ia hanya awal. Sebab beras tidak berhenti menjadi beras ketika meninggalkan sawah. Ia masuk ke dalam mesin pengering. Ke penggilingan. Ke gudang. Ke kemasan. Ke truk. Ke toko. Ke meja makan.
Di setiap tempat itu, nilainya berubah. Bertambah. Tetapi pertambahan itu tidak selalu kembali ke orang yang pertama kali menanamnya.
Ada ironi kecil di sini. Petani berada di awal rantai pangan, tetapi sering menjadi pihak yang paling lemah dalam menentukan harga dari rantai itu. Ia memiliki tanah—atau menyewanya. Ia memiliki tenaga. Ia memiliki pengetahuan tentang musim. Tetapi ia tidak selalu memiliki gudang. Tidak selalu memiliki mesin pengering. Tidak selalu memiliki akses pasar. Dan, lebih penting, tidak selalu memiliki pilihan untuk berkata: “Tidak.”
Hilirisasi kemudian datang sebagai sebuah kata baru. Ia terdengar gagah. Seperti banyak kata dalam dokumen pembangunan. Tetapi kata-kata, seperti kita tahu, tidak selalu mengubah kenyataan. Hilirisasi bisa menjadi jalan menuju kemakmuran petani. Tetapi bisa pula hanya membuat petani semakin sibuk menghasilkan bahan baku bagi industri yang dimiliki orang lain.
Maka persoalannya bukan sekadar: berapa banyak pabrik dibangun? Melainkan: siapa yang memiliki nilai tambah? Dan lebih jauh lagi: siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan harga?
Pertanyaan ini barangkali terdengar terlalu politis untuk sebuah urusan beras. Padahal beras sejak dulu memang politis. Ia masuk ke dapur. Masuk ke pasar. Masuk ke inflasi. Masuk ke kebijakan pemerintah. Dan akhirnya masuk ke kekuasaan.
Karena itu negara tidak cukup hanya menjadi “pembeli” terakhir. Negara harus menjadi pembentuk permainan yang adil. Koperasi petani harus punya kekuatan untuk mengagregasi hasil. Gudang harus tersedia. Pengeringan harus dekat dengan sentra produksi. Pembiayaan harus bisa dijangkau. Kemitraan dengan industri harus memiliki aturan yang jelas. Harga harus transparan. Pembayaran harus pasti.
Dan ketika perusahaan terlalu kuat berhadapan dengan petani yang terlalu kecil, negara tidak boleh hanya menyaksikan pertandingan itu dari pinggir lapangan. Sebab pertandingan yang tidak seimbang sejak awal tidak akan menjadi adil hanya karena wasit hadir. Wasit harus berani meniup peluit.
“Menteri yang hebat.”
Saya tidak ingin membantahnya. Saya hanya ingin menambahkan satu kalimat. Kehebatan seorang menteri pertanian barangkali tidak selesai ketika negara berhasil mengatakan: “Kita sudah swasembada.” Justru setelah kalimat itu, pekerjaan menjadi lebih sulit. Bagaimana agar petani dapat mengatakan: “Saya hidup lebih baik.”
Bagaimana agar anak petani tidak melihat sawah sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan. Bagaimana agar menjadi petani bukan pekerjaan yang diwariskan bersama kemiskinan. Bagaimana agar nilai tambah pangan tidak berhenti di tengah jalan. Barangkali di situlah ukuran lain tentang keberhasilan. Bukan hanya berapa banyak beras yang ada di gudang. Tetapi berapa banyak kesejahteraan yang tinggal di desa.
Sebab sebuah negara bisa saja kenyang. Tetapi orang-orang yang membuatnya kenyang belum tentu. Dan mungkin di antara dua kenyataan itulah kita perlu berhenti sebentar. Melihat sawah. Melihat petani. Melihat angka. Lalu bertanya, dengan suara yang tidak perlu keras: Jika negara sudah swasembada, apakah petaninya juga sudah merdeka dari kekurangan? Pertanyaan itu mungkin lebih panjang umurnya daripada sebuah pujian.
Menteri hebat bukan hanya yang membuat negara punya cukup beras. Ia juga harus membuat petani punya cukup daya tawar.
Imam S. Arizal, Mahasiswa Magister Terapan Ketahanan Pangan Politeknik Negeri Lampung.


















