JAKARTA, SobatPangan.id – Di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok pangan dunia, isu kemandirian pangan kembali menjadi perhatian pemerintah. Kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam arahannya yang dikutip dari ANTARA, Senin (20/7/2026), dan dipublikasikan kembali di kutip melalui siaran resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Selasa (21/7/2026), Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari kemampuannya memenuhi kebutuhan pangan rakyat.
“Setiap negara, setiap perekonomian itu pasti diukur. Kita bertanya, apakah bangsa itu bisa memberi pangan, memberi makan untuk rakyatnya. Itu yang paling mendasar. Untuk apa kita merdeka kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban, yaitu pangan,” kata Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, ketersediaan pangan merupakan bagian dari kedaulatan bangsa. Karena itu, pemerintah terus mempercepat berbagai program strategis, mulai dari pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan pertanian, modernisasi alat dan mesin pertanian, hingga peningkatan produktivitas petani melalui pemanfaatan teknologi.
Pesan serupa juga disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Panen Raya Serentak Tiga Komoditas di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, di kutip dari ANTARA, Jumat (17/7/2026), Presiden menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan swasembada pangan tidak dapat dibebankan kepada satu kementerian semata.
“Ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian,” ujar Prabowo. Ia menekankan bahwa seluruh kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat harus terlibat dalam memperkuat sektor pangan nasional agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global.
Pentingnya memperkuat produksi pangan dalam negeri juga disampaikan Guru Besar Fakultas Pertanian Dwi Andreas Santosa. Dalam berbagai kesempatan, Dwi Andreas menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mencapai kemandirian pangan karena didukung sumber daya alam yang melimpah, lahan pertanian yang luas, serta iklim tropis yang memungkinkan produksi berlangsung sepanjang tahun.
Namun, menurut Dwi Andreas, potensi tersebut harus diikuti dengan peningkatan produktivitas melalui perbaikan sistem irigasi, penggunaan benih unggul, penerapan mekanisasi, serta penguatan riset dan inovasi pertanian. Ia juga menekankan bahwa tantangan perubahan iklim menuntut sektor pertanian Indonesia semakin adaptif agar produksi pangan tetap terjaga.
Pandangan tersebut sejalan dengan laporan Food and Agriculture Organization (FAO) yang menyebut perubahan iklim, konflik internasional, dan gangguan perdagangan global menjadi tantangan utama terhadap ketahanan pangan dunia. Dalam laporan FAO, banyak negara kini berupaya memperkuat produksi pangan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan menghadapi krisis.
Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi negara yang mandiri pangan apabila potensi pertanian, peternakan, dan perikanan dapat dikelola secara optimal. Selain meningkatkan produksi, penguatan industri pengolahan hasil pertanian dan distribusi pangan yang efisien juga menjadi faktor penting untuk menciptakan nilai tambah bagi petani sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, kebutuhan pangan nasional diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, penguatan sektor pangan tidak hanya menjadi agenda pembangunan pertanian, tetapi juga strategi jangka panjang dalam menjaga ketahanan ekonomi dan kedaulatan bangsa.(Mad)
