Jakarta, SobatPangan.id — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan serangkaian pertemuan bilateral di Uzbekistan untuk memperkuat kerja sama ketahanan pangan, perdagangan, investasi, serta transformasi ekonomi hijau dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Uzbekistan Bidang Investasi, Industri dan Perdagangan Jamshid Khodjaev, Zulhas menyampaikan perkembangan ketahanan pangan Indonesia,di kutip dari detiknews.com,Sabtu (31/10/2026),
Indonesia disebut telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan dan tidak lagi mengimpor beras sejak 2025. Produksi beras juga meningkat 13,54 persen, sedangkan jagung tumbuh 9,34 persen.
Cadangan beras pemerintah tercatat mencapai 4.579.788 ton, yang disebut sebagai level tertinggi dalam sejarah.
Menurut Zulhas, capaian tersebut menjadi modal bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama perdagangan dan investasi dengan Uzbekistan, termasuk di sektor pertanian.
Kedua negara membahas peluang perdagangan produk pertanian. Salah satunya potensi pasokan buah kering dari Uzbekistan ke pasar Indonesia dengan tetap memenuhi ketentuan keamanan pangan.
“Ketahanan pangan merupakan prioritas nasional. Capaian swasembada yang telah kita raih harus menjadi pijakan untuk memperkuat kerja sama, memperluas pasar produk Indonesia, dan membuka peluang investasi yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2026).
Indonesia juga menyambut rencana pembukaan penerbangan langsung rute Tashkent-Jakarta. Konektivitas tersebut dinilai dapat memperkuat hubungan pariwisata, perdagangan, dan bisnis antara kedua negara.
Dorong Aksi Iklim dan Investasi Hijau
Selain membahas pangan dan perdagangan, Zulhas bertemu dengan Ketua Komite Nasional Ekologi dan Perubahan Iklim Uzbekistan sekaligus Penasihat Presiden Bidang Lingkungan Hidup, Aziz Abdukhakimov.
Pertemuan tersebut membahas pembangunan berkelanjutan, transformasi ekonomi hijau, serta penguatan kerja sama menghadapi perubahan iklim.
Indonesia menilai dampak perubahan iklim semakin nyata sehingga diperlukan kerja sama internasional yang lebih kuat, termasuk melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan COP31 yang akan berlangsung di Antalya, Turkiye.
Indonesia juga membuka peluang investasi hijau melalui skema Nilai Ekonomi Karbon pada enam sektor, yakni kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU), energi, limbah, industri, pertanian, serta kelautan.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi kerja sama adalah pengolahan sampah menjadi energi atau Waste-to-Energy (WTE).
Uzbekistan menargetkan pembangunan 11 fasilitas WTE dalam tiga tahun ke depan. Sementara itu, Indonesia menargetkan sedikitnya 18 fasilitas WTE beroperasi hingga akhir 2029.
Kedua negara memiliki kepentingan yang sejalan dalam membangun tata kelola persampahan modern dan terintegrasi dengan pendekatan ekonomi sirkular.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menyampaikan pengalaman rehabilitasi sekitar 2 juta hektare lahan kritis selama periode 2015-2025, termasuk sekitar 90.000 hektare kawasan mangrove.
Pemerintah Indonesia juga menetapkan sekitar 579 kawasan konservasi dengan luas mencapai 27 juta hektare, termasuk 48 taman nasional, untuk melindungi keanekaragaman hayati.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Kami melihat peluang kerja sama yang luas dengan Uzbekistan, mulai dari pengelolaan sampah menjadi energi, konservasi dan taman nasional, hingga pertanian berkelanjutan,” kata Zulhas.
“Kemitraan ini penting agar pembangunan hari ini tetap menjaga bumi bagi generasi mendatang,” lanjutnya.
Serangkaian pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Uzbekistan yang telah berlangsung selama 34 tahun.
Kerja sama kedua negara diharapkan semakin berkembang, tidak hanya dalam perdagangan dan investasi, tetapi juga mencakup ketahanan pangan, inovasi pertanian, energi bersih, dan perlindungan lingkungan. (Mad)
