JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil alih pengelolaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pertanian dan memastikan berbagai bantuan pemerintah tepat sasaran.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, PPL akan berada di bawah pemerintah pusat agar pengawasan terhadap program pertanian di daerah dapat dilakukan lebih optimal. Para penyuluh juga akan dilibatkan dalam mengawal penyaluran bantuan kepada petani.
Kebijakan tersebut mendapat dukungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut Tito, selama ini koordinasi penyuluh melalui dinas pertanian daerah terkadang menghadapi kendala, terutama ketika perhatian kepala daerah terhadap sektor pertanian tidak optimal.
“Jadi, jalurnya ke Dinas Pertanian. Dinas Pertanian ini punya dua komandan, komandan yang paling utama adalah Kepala Daerah. Kalau kepala daerahnya memiliki perhatian, tapi kalau ada yang tidak atensi, agak repot itu,” ujar Tito di Kemendagri,Jakarta Pusat di kutip dari finance.detik.com, Senin (12/10/2026).
Tito mencontohkan persoalan penyerapan anggaran pemulihan pertanian di wilayah terdampak bencana Sumatera. Kementan telah mengalokasikan hampir Rp 900 miliar untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Realisasi anggaran di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah mencapai sekitar 70-80 persen. Sementara di Aceh, penyerapannya baru sekitar 50-60 persen.
“Uangnya sudah disalurkan oleh beliau, tapi di tingkat dinasnya macet. Saya sudah berkali-kali tiap minggu Zoom dengan pejabat daerah tersebut, mendorong itu, menurunkan tim juga sampai ke sana,” kata Tito.
Amran menjelaskan, penguatan peran PPL juga berkaitan dengan besarnya anggaran pemerintah yang digelontorkan untuk sektor pangan. Anggaran bantuan Kementan mencapai sekitar Rp 30 triliun.
Jika digabungkan dengan anggaran irigasi dan program pangan lainnya, total dukungan pemerintah mencapai sekitar Rp 144 triliun. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pupuk, traktor, irigasi, dan bantuan pertanian lainnya.
“Seluruh bantuan pusat, yang totalnya Rp 30 triliun dari kementerian, kalau dengan irigasi semua total pangan itu Rp 144 triliun bantuan ke lapangan. Ini harus dikawal oleh PPL,” ujar Amran.
Selain penataan tenaga penyuluh, pemerintah juga menyiapkan perbaikan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian. Kantor penyuluh yang mengalami kerusakan akan diperbaiki menggunakan anggaran yang direfocusing tahun ini.
Amran menargetkan sejumlah kantor yang mengalami kerusakan berat dapat diperbaiki dalam dua bulan terakhir 2026. Sementara seluruh fasilitas penyuluhan ditargetkan selesai diperbaiki pada 2027.
“Kalau bisa dua bulan selesai, yang tadi rusak berat kita perbaiki. Kemudian insyaallah tahun depan sudah selesai semua,” tutur Amran. (Mad)
