Jakarta, SobatPangan.id — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai penguatan penegakan hukum di sektor kelautan menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Pemerintah menargetkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai sedikitnya 120 pada 2027, meningkat dari capaian sebelumnya yang masih berada di kisaran 103.
Hal itu disampaikan Zulhas saat menghadiri peresmian dan peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.
“Target kita, Pak Menteri Kelautan, ditargetkan oleh Bapak Presiden, tahun ini dan tahun depan untuk melakukan suatu terobosan besar-besaran agar nilai tukar ini bisa meningkat,” ujar Zulhas.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar KKP melakukan berbagai terobosan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir, salah satunya melalui peningkatan NTN.
“Dari 103, minimal tahun depan sudah bisa 120,” katanya.
NTN Nelayan Masih Perlu Diperkuat
Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, NTN pada 2025 tercatat 103,86, naik dari 101,76 pada 2024. Meski meningkat, angka tersebut masih berada di bawah target 2025 sebesar 105.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTN nasional pada September 2026 berada di level 108,85, turun 0,17 persen dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 109,04.
Penurunan tersebut terjadi karena kenaikan indeks harga yang diterima nelayan sebesar 0,62 persen lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang harus dibayar nelayan, yakni 0,79 persen.
NTN sendiri merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan antara harga yang diterima nelayan dengan harga yang harus dibayar untuk kebutuhan rumah tangga maupun biaya usaha penangkapan ikan.
Penyelundupan Benih Lobster Jadi Perhatian
Zulhas mengatakan persoalan kesejahteraan nelayan tidak hanya berkaitan dengan harga hasil tangkapan. Pengelolaan sumber daya laut dan penegakan hukum juga menjadi bagian penting.
Ia menyoroti praktik penyelundupan benih bening lobster yang dinilai dapat mengurangi potensi ekonomi sumber daya kelautan Indonesia.
“Jadi memang kata kuncinya adalah penegakan hukum,” tegasnya.
Menurut Zulhas, penguatan Satgas P2BBL diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah bersama TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta instansi terkait.
Jika pengawasan dan penegakan hukum berjalan efektif, potensi ekonomi sumber daya kelautan diharapkan dapat kembali memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat nelayan.
Dorong Kemandirian Pangan
Penguatan sektor perikanan juga dinilai sejalan dengan agenda pemerintah dalam membangun swasembada pangan.
Sektor kelautan dan perikanan memiliki posisi penting dalam menyediakan sumber protein sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Karena itu, peningkatan produksi, perlindungan sumber daya laut, serta penguatan kesejahteraan nelayan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kampung Nelayan Merah Putih
Selain penegakan hukum, pemerintah menjalankan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil tangkapan.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat fasilitas penyimpanan, memperpendek rantai distribusi, serta membantu nelayan memperoleh nilai jual yang lebih baik.
Pada 2027, KKP menargetkan pembangunan KNMP di 1.000 lokasi. Pengembangannya ditargetkan terus diperluas hingga mencapai 5.000 lokasi pada 2029.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap peningkatan kesejahteraan nelayan tidak hanya tercermin dari kenaikan NTN, tetapi juga dari semakin kuatnya ekonomi masyarakat pesisir dan kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional. (Mad)


















