JAKARTA, SobatPangan.id – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq memetakan lebih dari 116.000 hektare lahan di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dilakukan untuk melindungi kawasan yang menjadi bagian dari agenda swasembada pangan, energi, dan air nasional.
Dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, Kamis, Hanif menjelaskan bahwa pemetaan mencakup hampir 23.000 hektare lahan di Kota Palangka Raya dan lebih dari 93.000 hektare di Kabupaten Pulang Pisau.
“Khusus untuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, kementerian ini diminta untuk melakukan pengendalian dan mendukung upaya-upaya penanganan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan swasembada pangan, energi, dan air,” kata Hanif.
Kalimantan Tengah menjadi salah satu dari empat provinsi yang menjadi fokus pengembangan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Tiga provinsi lainnya adalah Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan.
Untuk mendukung penanganan karhutla, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggabungkan sejumlah data spasial, mulai dari titik panas sejak Januari 2026, fungsi lahan gambut, hingga jaringan drainase dan jalan yang teridentifikasi melalui citra satelit.
Pemetaan Lahan Jadi Dasar Penanganan Karhutla
Hanif mengatakan, hasil pemetaan menunjukkan hampir 23.000 hektare lahan di Palangka Raya perlu mendapat perhatian serius. Kawasan tersebut terdiri atas lahan nongambut, gambut dengan fungsi budi daya, serta gambut dengan fungsi lindung.
Pemetaan juga mengidentifikasi jaringan drainase dan jalan yang membelah kawasan tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan kebakaran dan asap di wilayah Palangka Raya.
Selain kondisi lahan, pemerintah turut mempertimbangkan keberadaan permukiman padat penduduk dan simpul perhubungan yang berpotensi terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Untuk mempermudah penanganan, Kemenko Pangan mulai menyusun pembagian kawasan ke dalam sejumlah blok kerja. Pembagian ini diharapkan membuat upaya pengendalian karhutla lebih terarah dan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
“Maka areal tersebut secara teknis kami coba melakukan pembagian blocking, konsolidasi blocking untuk memudahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Hanif.
Sementara itu, di Kabupaten Pulang Pisau, luas lahan yang perlu mendapat perhatian mencapai lebih dari 93.000 hektare. Penanganan di wilayah ini dinilai lebih kompleks karena karakteristik lahan gambut yang membutuhkan pendekatan khusus.
Berdasarkan laporan instansi penanggulangan bencana daerah yang dirujuknya, sebagian lahan gambut di Pulang Pisau memiliki kedalaman lebih dari 10 meter. Adapun kedalaman gambut di Palangka Raya diperkirakan rata-rata sekitar tiga meter.
Hanif menyebut Kalimantan Tengah memiliki lahan gambut seluas lebih dari 4,5 juta hektare. Menurut dia, pengelolaan air menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah kebakaran, mengingat jaringan drainase yang masif dapat mengurangi kemampuan alami gambut dalam menyimpan air.
Gambut pada dasarnya mampu menyimpan air seperti spons alami. Namun, kerusakan fungsi tersebut dapat meningkatkan kerentanan lahan terhadap kebakaran, terutama ketika kondisi lahan mengering.
“Upaya-upaya dilakukan drainase masif, kemudian membalik sifat alami dari gambut yang sejatinya mampu bersifat sebagai spons alami, mampu sebagai tempat penyimpan air alami hari ini telah rusak sebagian besar,” kata Hanif.
Karena itu, penanganan karhutla perlu disesuaikan dengan kondisi lahan. Sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain pembasahan gambut, pembangunan sumur bor, serta penggunaan larutan pembasah atau surfaktan untuk membantu proses pemadaman.
Pemerintah Ajak Pelaku Usaha Terlibat
Selain mengandalkan langkah teknis, pemerintah mendorong keterlibatan dunia usaha dalam penanganan karhutla. Hanif mengajak perusahaan perkebunan dan kehutanan berkontribusi secara sukarela, termasuk membantu pemadaman kebakaran di luar wilayah konsesi masing-masing.
“Saya sangat ingin kita kemudian berkenan untuk melakukan tindakan-tindakan langsung,” tuturnya.
Ajakan tersebut mendapat respons positif dari kalangan dunia usaha. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyatakan kesediaannya untuk membantu pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan di luar wilayah konsesi perusahaan.
“Kami bersedia membantu pemerintah,” kata Eddy.
Dukungan serupa disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Ia menyatakan kesiapan pelaku usaha kehutanan untuk berpartisipasi dalam upaya penanganan karhutla, termasuk mendukung kegiatan di luar wilayah konsesi perusahaan.
“Kami juga ingin berkontribusi,” ujarnya.
Keterlibatan pemerintah dan dunia usaha tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan strategis yang mendukung pembangunan nasional. Agenda pengembangan kawasan swasembada pangan, energi, dan air sendiri diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025.
Karhutla Jadi Tantangan Ketahanan Pangan
Penanganan karhutla di Kalimantan Tengah juga berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan. Kebakaran yang meluas berpotensi mengganggu aktivitas pertanian, merusak lahan, serta menimbulkan asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Dalam konteks tersebut, Perum Bulog Kalimantan Tengah sebelumnya melaporkan realisasi penyerapan hasil pertanian setara beras mencapai lebih dari 13.592 ton hingga 9 Oktober 2026. Angka itu setara sekitar 86 persen dari target tahunan sebesar 15.805 ton.
Di sisi lain, data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalimantan Tengah mencatat sebanyak 6.255 kejadian kebakaran dengan luas lahan terbakar kumulatif mencapai 18.050,68 hektare di seluruh provinsi hingga 13 Oktober 2026.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengidentifikasi 213 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Tengah berdasarkan pemantauan pada 11 Oktober 2026.
Data tersebut menunjukkan pentingnya penguatan upaya pencegahan dan penanganan karhutla secara terkoordinasi, terutama di wilayah yang memiliki kawasan gambut luas dan menjadi bagian dari agenda strategis ketahanan pangan nasional.
Hanif menyampaikan, Kemenko Pangan akan memusatkan perhatian pada penanganan karhutla di Kalimantan Tengah secara bertahap. Sementara itu, pembahasan lebih mendalam bersama para pemangku kepentingan untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan direncanakan berlangsung pada pekan berikutnya.
Melalui pemetaan kawasan, pembagian blok penanganan, serta pelibatan dunia usaha, pemerintah berharap pengendalian karhutla dapat dilakukan secara lebih terarah sekaligus melindungi kawasan yang mendukung agenda swasembada pangan, energi, dan air nasional.(Mad)
