Jakarta, SobatPangan.id — Stok beras nasional mencapai 4,56 juta ton pada Oktober 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut capaian tersebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah dan menjadi salah satu indikator penguatan ketahanan pangan nasional.
Capaian itu disampaikan Amran saat melaporkan kinerja sektor pertanian kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna bertajuk Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, di kutip dari setneg.go.id Rabu (21/10/2026).
“Kemudian sekarang 2026 stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan pernah mencapai 5,7 juta ton,” ujar Amran.
Menurut dia, ketersediaan beras nasional juga ditopang oleh potensi produksi padi yang masih berada di lahan atau standing crop dengan estimasi setara 10 juta ton. Selain itu, terdapat persediaan di sektor hotel, rumah tangga, dan lainnya sekitar 10 juta ton, serta stok di gudang sekitar 4,5 juta ton.
Dengan kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, pemerintah menilai ketersediaan tersebut dapat menjaga pasokan dalam beberapa bulan ke depan.
“Kebutuhan per bulan itu 2,5 juta ton. Artinya apa? Kalau 25 juta ton bagi 2,5 itu 10 bulan. Sampai bulan Juli tahun depan stok kita aman,” jelasnya.
Selain menjaga pasokan, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui penurunan harga pupuk sebesar 20 persen dan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Kebijakan tersebut disebut turut mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 131.
Amran menyebut angka tersebut sebagai capaian tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perbaikan kesejahteraan petani juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian secara berkelanjutan.
Di sisi lain, kinerja pertanian nasional tercermin dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian sebesar 5,74 persen. Pemerintah juga mencatat kenaikan nilai ekspor pertanian sebesar Rp166 triliun dan penurunan impor sebesar Rp41 triliun.
Siapkan Pengembangan Lahan Pertanian
Untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, Kementerian Pertanian menyiapkan pengembangan lahan mineral seluas 2 juta hektare. Pada tahap awal, pemerintah merencanakan penggarapan 500.000 hektare melalui kerja sama Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan TNI.
Pengembangan lahan tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional sekaligus mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk.
“Lahannya ini 2 juta hektare, kami sudah siapkan petanya untuk mencukupi pangan kita untuk penduduk 500 juta orang ke depan,” kata Amran.
Pemerintah juga memperkuat antisipasi terhadap perubahan iklim, termasuk dampak El Nino dan La Nina, serta menjaga stabilitas harga pangan. Pengawasan distribusi komoditas menjadi perhatian, terutama menyusul anomali harga ayam dan telur di tingkat peternak dan konsumen.
Amran menjelaskan, harga ayam dan telur di tingkat peternak mengalami penurunan, sedangkan harga di tingkat konsumen justru melampaui harga eceran tertinggi (HET). Kondisi tersebut mendorong pemerintah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak dugaan praktik yang merugikan masyarakat.
“Tetapi harga di konsumen itu naik melebihi harga eceran tertinggi. Jadi ada anomali, izin Bapak Presiden, kami sudah kirim surat ke Pak Kapolri agar semua yang bermain-main ditindak,” tegasnya.
Selain itu, Kementerian Pertanian menyoroti dugaan penyimpangan harga beras premium fortifikasi yang ditemukan dijual hingga Rp56.000 per kilogram, jauh di atas harga Rp13.000 per kilogram yang disebutkan dalam laporan tersebut.
Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti temuan itu untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga tata niaga pangan tetap sehat dan transparan.
“Dan ini tidak benar, Bapak Presiden. Insyaallah dalam waktu dekat kami selesaikan,” pungkas Amran.(Mad)
