Jakarta, SobatPangan.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa. Pemerintah terus mendorong pengelolaan kekayaan nasional agar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna bertema “2 Tahun Pertama Pemerintahan: Kerja Nyata untuk Negeri” di Jakarta, di kutip dari infoekonomi.id, Rabu (21/10/2026).
Dalam sidang tersebut, Presiden mengingatkan jajaran pemerintah agar setiap kebijakan pembangunan tetap diarahkan untuk kepentingan nasional. Menurut dia, swasembada pangan merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan Indonesia di tengah ketidakpastian global.
“Saudara-saudara, apa yang kita lakukan ini untuk keselamatan kita. Swasembada pangan, Danantara, ekspor satu pintu, begitu banyak keberhasilan kita,” ujar Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola kekayaan nasional. Salah satunya melalui rencana penerapan mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan terhadap kegiatan ekspor dan penerimaan negara.
Prabowo meminta jajaran pemerintah tidak kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan bangsa sendiri dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan.
“Jadi saya minta jangan kita minder lagi. Jangan kita, we are on the right track,” tegasnya.
Produksi Pangan Diperkuat
Sejalan dengan arahan tersebut, Kementerian Pertanian terus menjalankan berbagai program untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan produktivitas, optimalisasi lahan, modernisasi pertanian, serta penguatan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan petani.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sidang kabinet melaporkan adanya peningkatan ekspor sektor pertanian sebesar Rp166 triliun dan penurunan impor sebesar Rp41 triliun. Menurut Amran, kondisi tersebut memberikan nilai tambah sekitar Rp208 triliun bagi sektor pertanian.
Amran menyebut capaian itu turut didukung oleh kebijakan pemerintah berupa penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen serta peningkatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.
“Totalnya Rp208 triliun itu nilai tambah yang didapatkan petani karena harga pupuk turun 20 persen, HPP dinaikkan oleh Bapak Presiden,” kata Amran.
Selain meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada, pemerintah juga menyiapkan pengembangan lahan rawa mineral sebagai bagian dari strategi memperbesar kapasitas produksi pangan.
Pemerintah memetakan potensi pengembangan lahan hingga dua juta hektare. Untuk tahap awal, pemerintah bersama TNI dan Kementerian Pertahanan berkoordinasi dalam pengembangan lahan seluas 500 ribu hektare.
“Dua juta hektare kami sudah siapkan petanya untuk mencukupi pangan kita untuk penduduk 500 juta orang ke depan,” ujar Amran.
Pengembangan lahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi berbagai komoditas pangan strategis tanpa membuka hutan primer.
Dengan demikian, agenda swasembada pangan tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola pangan, dukungan terhadap petani, serta pengelolaan sumber daya nasional secara berkelanjutan.
Pemerintah menempatkan peningkatan produksi dalam negeri sebagai salah satu instrumen untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi sekaligus memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia. (Mad)
