Jakarta, SobatPangan.id – Ketahanan pangan Indonesia tidak cukup hanya diukur dari kemampuan negara meningkatkan produksi pertanian, memperkuat cadangan beras, atau menjaga ketersediaan bahan pokok di pasar. Ada persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian, yakni masih banyak masyarakat menghadapi kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan lemahnya daya beli untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan pangan bukan semata-mata urusan produksi dan distribusi. Di dalamnya terdapat persoalan ekonomi rumah tangga, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, serta kemampuan masyarakat memperoleh makanan yang cukup dan bergizi.
Pemerintah terus mendorong swasembada pangan melalui peningkatan produksi pertanian, pengembangan sektor peternakan dan perikanan, serta penguatan infrastruktur pangan. Namun, keberhasilan berbagai kebijakan tersebut perlu dilihat dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab, pangan yang tersedia belum tentu dapat dijangkau seluruh rakyat. Ketika penghasilan tidak mencukupi, pekerjaan sulit diperoleh, dan harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, masyarakat berpendapatan rendah menjadi kelompok yang paling rentan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk. Angka tersebut memperlihatkan adanya penurunan kemiskinan, tetapi jumlah masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi tetap menjadi tantangan pembangunan nasional.
Di sisi lain, persoalan ketenagakerjaan juga belum sepenuhnya selesai. Data ketenagakerjaan Mei 2026 yang dikutip Kementerian Keuangan mencatat jumlah pengangguran sekitar 7,22 juta orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja produktif masih perlu diperkuat, terutama untuk memberikan kesempatan ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat.
Persoalannya bukan hanya apakah masyarakat memiliki pekerjaan, melainkan apakah pekerjaan tersebut mampu memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga berpenghasilan rendah harus membagi pendapatan untuk membeli beras, telur, ikan, sayuran, membayar listrik, transportasi, pendidikan, dan kebutuhan kesehatan. Ketika harga pangan meningkat sementara pendapatan tidak berubah, kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan gizi dapat semakin terbatas.
Di sinilah ketahanan pangan perlu dipahami sebagai persoalan kesejahteraan.
Ekonom Amartya Sen dalam bukunya Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation (1981) menjelaskan bahwa kelaparan tidak selalu disebabkan oleh kurangnya persediaan pangan. Kelaparan juga dapat terjadi karena seseorang kehilangan kemampuan ekonomi untuk memperoleh makanan.
Pemikiran tersebut memberikan perspektif penting bagi Indonesia. Ketersediaan beras, jagung, daging, telur, dan ikan dalam jumlah besar tidak otomatis menjamin seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pangan. Kemampuan membeli sangat dipengaruhi oleh pekerjaan, pendapatan, harga, dan distribusi sumber daya ekonomi.
Dengan demikian, pembangunan ketahanan pangan harus berjalan seiring dengan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Perspektif tersebut juga sejalan dengan pemikiran Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999), yang menempatkan pembangunan sebagai proses memperluas kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang layak. Pembangunan tidak cukup hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan akses terhadap kebutuhan dasar.
Sementara itu, Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith dalam buku Economic Development menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Artinya, pertumbuhan produksi pangan seharusnya menjadi bagian dari strategi memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadikan sektor pangan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja. Pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan memiliki keterkaitan dengan berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan, penyimpanan, hingga pemasaran.
Namun, potensi tersebut membutuhkan kebijakan yang terintegrasi. Petani tidak cukup hanya didorong meningkatkan hasil panen, tetapi juga harus memperoleh kepastian pasar, harga jual yang layak, akses pembiayaan, teknologi, dan perlindungan usaha.
Begitu pula nelayan dan peternak. Peningkatan produksi perlu diikuti dengan pembangunan fasilitas penyimpanan, industri pengolahan, rantai distribusi, serta akses pasar yang memberikan nilai tambah kepada produsen.
Selama hasil pertanian dan perikanan hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, peluang penciptaan nilai tambah di daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan. Karena itu, pengembangan industri pengolahan pangan menjadi penting untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pembangunan ekonomi pangan juga perlu dimulai dari desa. Koperasi, badan usaha milik desa, kelompok tani, kelompok nelayan, dan UMKM harus diperkuat sebagai bagian dari rantai pasok nasional. Melalui kelembagaan ekonomi tersebut, masyarakat dapat terlibat langsung dalam kegiatan produksi, pengolahan, perdagangan, dan distribusi pangan.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan stabilitas harga pangan tidak merugikan petani sebagai produsen maupun masyarakat sebagai konsumen. Kebijakan pengendalian harga harus memperhatikan keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi masyarakat dan harga jual yang memberikan keuntungan wajar kepada petani, peternak, serta nelayan.
Bantuan pangan dan perlindungan sosial juga tetap diperlukan untuk menjaga masyarakat rentan. Namun, kebijakan tersebut perlu dihubungkan dengan pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan penciptaan pekerjaan produktif. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
Karena itu, ukuran keberhasilan ketahanan pangan Indonesia perlu diperluas. Selain peningkatan produksi dan cadangan pangan, pemerintah perlu memperhatikan penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja, keterjangkauan harga, dan kualitas konsumsi masyarakat.
Persoalan pangan tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan sektoral. Kebijakan pertanian harus terhubung dengan kebijakan industri, perdagangan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Tanpa keterpaduan tersebut, peningkatan produksi belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pada akhirnya, ketahanan pangan harus menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan. Indonesia tidak hanya membutuhkan kemampuan menghasilkan pangan dalam jumlah besar, tetapi juga sistem ekonomi yang memungkinkan seluruh masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau dan pendapatan yang layak.
Swasembada pangan akan memiliki makna lebih luas apabila petani semakin sejahtera, nelayan memperoleh kepastian usaha, pengangguran mendapatkan kesempatan kerja, dan keluarga miskin mampu memenuhi kebutuhan pangan bergizi.
Ketahanan pangan sejatinya bukan sekadar tentang seberapa banyak pangan yang mampu diproduksi negara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan negara memastikan rakyatnya dapat membeli, memperoleh, dan menikmati pangan secara layak. (Mad)
Penulis: A.A Siroj, M.Pd.
Akademisi/Pemimpin Umum SobatPangan Indonesia




















