JAKARTA, SobatPangan.id – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta seluruh pelaku usaha pangan mematuhi ketentuan pemerintah dan tidak melakukan praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas strategis, khususnya beras.
Pemerintah akan memperketat pengawasan tata niaga pangan serta menindak pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen dan petani sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional.
Amran menegaskan, pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh dijadikan objek permainan untuk mencari keuntungan dengan cara melanggar aturan. Karena itu, seluruh pengusaha, baik skala besar maupun menengah, diminta menjalankan usaha secara transparan dan bertanggung jawab.
Ia menyoroti sejumlah praktik yang dinilai merugikan masyarakat, mulai dari beras fortifikasi hingga dugaan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Ada kecurangan, beras fortifikasi, ada oplos SPHP, macam-macam. Kelihatan ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Tolong kepada saudaraku pengusaha seluruh Indonesia, tolong berhentilah mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Amran, di kutip dari idxchannel.com Senin (9/11/2026).
Selain meminta pelaku usaha menghentikan praktik kecurangan, Amran juga mengingatkan pentingnya mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET). Ketentuan tersebut diperlukan agar masyarakat tetap mendapatkan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau.
Menurut dia, komoditas pangan memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktik perdagangan yang melanggar ketentuan dan merugikan kepentingan masyarakat.
Amran kembali mengingatkan para pengusaha agar tidak mempermainkan harga maupun kualitas pangan karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.(Mad)


















