Jakarta, SobatPangan.id — Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas dugaan kecurangan dalam distribusi beras. Menurut dia, praktik tersebut dapat merugikan konsumen sekaligus mengganggu tata niaga pangan.
Hal itu disampaikan Amran menyusul pengusutan dugaan kecurangan beras fortifikasi di Sumatera Utara dan penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasuruan, Jawa Timur.
“Konsumen berhak memperoleh beras sesuai mutu, kandungan, label, dan harga yang dijanjikan. Praktik yang membuat masyarakat membayar lebih mahal untuk produk yang tidak sesuai spesifikasi harus ditindak,” kata Amran, dikutip dari ANTARA, Senin,02/11/2026
Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak yang memanipulasi mutu, harga, maupun distribusi beras untuk memperoleh keuntungan.
“Tidak boleh kita kompromi yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Menurut Amran, beras merupakan komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan stabilitas nasional. Karena itu, pengawasan terhadap rantai pangan perlu diperkuat dari produksi hingga distribusi.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen. Salah satunya melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Ada HPP, harga pembelian pemerintah, supaya produsen bisa bertahan. Tapi ada HET, harga eceran tertinggi, supaya konsumen bisa menikmati. Ini tujuannya subsidi,” kata Amran.
Ia menilai penyalahgunaan beras SPHP maupun manipulasi produk beras fortifikasi bertentangan dengan tujuan kebijakan tersebut.
“Pangan ini adalah komoditas strategis, bahkan komoditas politik. Kalau ini goyang, politik kita goyang. Kalau ini bermasalah, negara kita bisa bermasalah,” katanya.
Dalam kasus di Sumatera Utara, kepolisian mengungkap dugaan kecurangan beras fortifikasi dengan total produksi tercatat mencapai 525 ton dan nilai sekitar Rp14,1 miliar. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian kandungan beras dengan informasi yang tercantum pada label produk.
Sementara itu, di Pasuruan, Jawa Timur, kepolisian mengungkap dugaan pengemasan ulang beras SPHP sebanyak 20 ton. Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Beras SPHP yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan diduga dikemas kembali menggunakan kemasan lain.
Amran mengapresiasi langkah kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut dan meminta proses hukum dilanjutkan hingga tuntas. Ia juga mendorong pengawasan diperketat melalui kerja sama lintas instansi, termasuk kepolisian dan kejaksaan.
Selain penindakan, pemerintah akan memperkuat edukasi kepada pelaku usaha mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran dalam tata niaga beras.
“Pengetatan, regulasi, nanti ada surat edaran. Supaya juga edukasi nanti, sosialisasi kita beritahu bahwa risikonya begini, dendanya sekian, ini pidana kalau melakukan,” tutur Amran.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan tata kelola pangan berjalan sesuai ketentuan.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh beras yang sesuai mutu, aman, dan terjangkau. (Mad)
