Jakarta, SobatPangan.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong pembenahan tata niaga pangan untuk menjaga keseimbangan harga di tingkat petani dan konsumen. Langkah ini dilakukan agar petani memperoleh harga yang layak, masyarakat bisa membeli pangan dengan harga wajar, dan inflasi tetap terkendali.
Mentan Amran menyampaikan bahwa inflasi saat ini berada di angka 3,28 persen, masih di bawah target maksimal 3,5 persen. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 di Makassar,dikutip dari ANTARA,24/10/2026.
“Alhamdulillah, saat ini petani sejahtera, inflasi terkendali. Inflasi sekarang 3,28 persen, target maksimal 3,5 persen,” kata Amran.
Meski produksi sejumlah komoditas pangan melimpah, Amran menilai persoalan distribusi dan tata niaga masih perlu dibenahi. Kondisi tersebut terlihat dari keluhan peternak yang menerima harga jual rendah, sementara konsumen masih menghadapi harga tinggi di pasar.
“Produksi ayam kita surplus, telur surplus, beras juga surplus. Bahkan sudah ada yang kita ekspor. Tetapi peternaknya mengeluh karena harga di tingkat mereka rendah, konsumen juga mengeluh karena harga di pasar tinggi. Ini yang harus kita benahi,” ujarnya.
Amran mencontohkan harga ayam di tingkat peternak yang berkisar Rp21.000 per kilogram, sedangkan harga di tingkat konsumen mencapai sekitar Rp46.000 per kilogram. Menurut dia, selisih harga tersebut perlu ditelaah untuk mengetahui persoalan dalam rantai distribusi dan perdagangan.
“Kalau peternak mengeluh karena harga terlalu rendah dan konsumen mengeluh karena harga terlalu tinggi, berarti ada yang tidak beres di tengahnya. Kita harus berani membenahi ini,” katanya.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi pangan tidak boleh dilakukan dengan menekan harga di tingkat petani. Pemerintah perlu memastikan harga tetap menguntungkan produsen tanpa membebani konsumen.
“Tujuan kita bukan membuat harga petani jatuh supaya konsumen murah. Tujuan kita adalah petani mendapat harga yang layak, konsumen membeli dengan harga yang wajar, dan mata rantai yang tidak efisien kita pangkas,” ujar Amran.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong perbaikan distribusi, pemangkasan mata rantai perdagangan yang tidak efisien, serta pengawasan terhadap praktik perdagangan yang berpotensi merugikan petani dan konsumen. Amran menyebut persoalan tata niaga itu juga telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Selain itu, pemerintah mendorong pembangunan cold storage atau fasilitas penyimpanan dingin serta penguatan koperasi yang dapat menghubungkan petani dengan konsumen.
Infrastruktur penyimpanan tersebut diharapkan membantu mengelola kelebihan pasokan saat panen sehingga komoditas seperti cabai, tomat, telur, dan ayam tidak langsung mengalami penurunan harga. Stok yang tersimpan juga dapat dimanfaatkan ketika produksi berkurang.
“Ketika produksi melimpah, kita harus bisa mengelola pasokan. Kalau produksi berkurang, stok yang tersedia bisa dikeluarkan. Dengan begitu, petani terlindungi dan konsumen juga mendapatkan harga yang lebih wajar,” kata Amran.(Mad)
