Jakarta, SobatPangan.id — Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Mulai dari pembenahan jaringan irigasi, penyederhanaan aturan distribusi pupuk, hingga penyesuaian harga pembelian hasil panen menjadi perhatian dalam upaya memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, peningkatan produksi pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan pertanian, tetapi juga pada dukungan infrastruktur dan kebijakan yang memudahkan petani.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah kondisi jaringan irigasi yang belum optimal. Hal tersebut dinilai menghambat pemanfaatan lahan pertanian secara maksimal.
Indonesia tercatat memiliki sekitar 7,4 juta hektare sawah. Namun, luas tanam yang terealisasi baru mencapai 10 juta hektare per tahun. Padahal, dengan dukungan irigasi yang memadai, luas tanam berpotensi meningkat hingga 14 juta hektare.
Menurut Zulhas, keterbatasan jaringan irigasi menyebabkan sebagian lahan pertanian hanya dapat ditanami sekali dalam setahun. Kondisi tersebut berdampak terhadap potensi produksi pangan nasional.
“Kalau irigasinya tidak bagus, maka luas tanam itu harusnya bisa 14 juta hektare, hanya bisa 10 juta hektare. Berarti produksi kita turun. Nah, ini kita perbaiki,” ujar Zulhas dalam acara World Food Day CNBC Indonesia, Jumat dikutip dari CNBC Indonesia. (30/10/2026).
Pemerintah Pusat Perkuat Pembangunan Irigasi
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melakukan pembenahan kebijakan pembangunan jaringan irigasi, terutama yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Zulhas menjelaskan, pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi kerap menjadi salah satu kendala dalam percepatan pembangunan infrastruktur pertanian.
Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki berbagai prioritas pembangunan sehingga perbaikan irigasi belum selalu menjadi perhatian utama.
Pemerintah kemudian menerbitkan peraturan presiden yang memungkinkan pemerintah pusat menangani pembangunan irigasi apabila pemerintah daerah tidak mampu melaksanakannya.
Melalui kebijakan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dapat mengambil peran dalam pembangunan maupun perbaikan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan luas tanam.
“Lahirlah Perpres, bahwa mau 1.000 hektare, mau 2.000 hektare, mau 3.000 hektare luasan area irigasi itu, kalau bupati atau gubernur tidak bisa membangun, pemerintah pusat bisa mengerjakan,” jelasnya.
Ia memperkirakan, optimalisasi jaringan irigasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap produksi padi nasional.
Bahkan, peningkatan luas tanam sebesar 1 juta hektare dinilai berpotensi menambah produksi padi hingga sekitar 6 juta ton.
“Dampaknya kalau luas tanam kita 10 juta jadi 11 juta hektare saja, maka produksi kita, padi kita bisa naik 6 juta ton. Kita baru optimalisasi satu, baru irigasi,” katanya.
Aturan Pupuk Dipangkas untuk Memudahkan Petani
Selain pembangunan irigasi, pemerintah juga melakukan penyederhanaan regulasi pupuk yang selama ini dinilai menyulitkan petani.
Zulhas mengungkapkan, sebelumnya terdapat sekitar 145 aturan dalam tata kelola pupuk, termasuk berbagai tahapan persetujuan yang melibatkan pemerintah daerah.
Banyaknya aturan tersebut dinilai menghambat kelancaran distribusi pupuk sehingga berdampak pada penyerapan dan produktivitas pertanian.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah kemudian memangkas regulasi tersebut menjadi tiga aturan utama.
Menurut Zulhas, penyederhanaan kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan penggunaan pupuk oleh petani.
Ia menyebutkan, penyerapan pupuk yang sebelumnya sekitar 6 juta ton pada 2024 meningkat menjadi 9,5 juta ton pada 2025.
“Kita rapatkan, kita pangkas. Dari 145 aturan itu tadi, tinggal tiga aturan,” ujarnya.
Peningkatan penggunaan pupuk tersebut disebut turut mendukung pertumbuhan produksi pangan nasional.
Zulhas mengatakan, produksi yang sebelumnya berada di kisaran 30 juta ton meningkat menjadi lebih dari 34 juta ton.
Ia juga menyebut adanya peningkatan produktivitas sekitar 7 hingga 8 persen setelah pemerintah menyederhanakan berbagai ketentuan terkait pupuk.
Bagi pemerintah, pembenahan regulasi menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan tanpa hambatan administratif yang berlebihan.
Harga Gabah dan Jagung Jadi Perhatian
Upaya peningkatan produksi pangan juga dilakukan melalui kebijakan harga pembelian hasil pertanian.
Pemerintah berupaya memberikan kepastian harga kepada petani agar kegiatan produksi tetap menguntungkan dan mampu mendorong peningkatan luas tanam.
Zulhas menjelaskan, sebelumnya ketentuan pembelian gabah dinilai cukup rumit karena berkaitan dengan persyaratan kadar air tertentu.
Persyaratan tersebut dianggap menyulitkan petani, terutama ketika harus menjual hasil panen secara langsung.
Menurut dia, petani tidak selalu memiliki kemampuan maupun peralatan untuk mengukur kadar air gabah sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan dengan menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.
Sementara itu, harga jagung ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram, dengan kebijakan pembelian yang disebut lebih sederhana.
“Kita hilangkan. Kita naikkan harga menjadi Rp6.500 harga gabah, jagung kita naikkan juga harganya Rp5.500,” kata Zulhas.
Ia menilai, kepastian harga menjadi faktor penting untuk menjaga minat petani dalam meningkatkan produksi.
Dengan harga yang lebih menarik, petani diharapkan memperoleh keuntungan yang lebih baik sekaligus terdorong memperluas kegiatan budidaya.
Zulhas memperkirakan, kebijakan harga tersebut dapat memberikan tambahan peningkatan produksi pangan sekitar 2 persen.
Optimalisasi Pertanian untuk Ketahanan Pangan
Lebih lanjut, Zulhas menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengidentifikasi berbagai persoalan yang menghambat peningkatan produksi pangan nasional.
Langkah tersebut mencakup perbaikan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, peningkatan akses sarana produksi, serta kebijakan yang memberikan keuntungan bagi petani.
Menurut dia, tugas Kementerian Koordinator Bidang Pangan adalah memastikan seluruh program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat berjalan secara efektif melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga.
Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan potensi lahan pertanian yang telah tersedia sebelum melakukan langkah pengembangan lebih lanjut.
Melalui pembenahan irigasi, kemudahan memperoleh pupuk, dan kepastian harga hasil panen, pemerintah berharap produktivitas pertanian terus meningkat.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat ketersediaan pangan nasional, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani.
Dengan demikian, peningkatan produksi pangan dapat berjalan seiring dengan penguatan kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian Indonesia.(Mad)



















