Jakarta, SobatPangan.id — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga memperkuat kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Zulkifli, kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan merupakan salah satu fondasi penting bagi kemajuan suatu bangsa. Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Kenapa harus swasembada? Karena swasembada itu kedaulatan. Kedaulatan itu kehormatan,” ujar Zulkifli dalam acara Agrifood Forum 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, di kutip dari CNN Indonesia.com Senin (19/10/2026).
Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan, persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari, tetapi juga mencerminkan kemampuan suatu negara dalam membangun peradaban dan menjaga kedaulatannya.
“Tidak ada negara maju tanpa berdaulat di bidang pangannya. Enggak ada. Oleh karena itu, kebijakan utama Bapak Prabowo adalah kita harus swasembada pangan,” katanya.
Zulkifli menjelaskan, ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas pangan sebelumnya masih cukup tinggi. Kondisi tersebut dinilai perlu diatasi melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan nasional.
Ia mencontohkan, pada 2024 Indonesia masih mengimpor sekitar 4,5 juta ton beras, 6 juta ton gula, hampir 3 juta ton garam, serta hampir 3 juta ton kedelai.
Selain itu, Indonesia juga mengimpor sekitar 13 juta ton gandum sebagai bahan baku tepung terigu karena komoditas tersebut belum dapat diproduksi secara memadai di dalam negeri.
“Kita impor beras 2024 empat setengah juta ton. Kita impor gula enam juta 2024. Kita impor garam hampir tiga juta ton. Kita impor kedelai hampir tiga juta ton. Kita impor terigu, kalau terigu memang kita akui karena kita tidak bisa, 13 juta ton,” ujarnya.
Menurut Zulkifli, tingginya ketergantungan terhadap produk pangan impor berpotensi menghambat perkembangan produsen dalam negeri. Oleh sebab itu, kebijakan swasembada pangan diarahkan untuk memberikan ruang lebih besar bagi petani, nelayan, dan peternak nasional.
Ia menilai peningkatan produksi pangan dalam negeri harus berjalan beriringan dengan upaya memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan para pelaku usaha di sektor pangan.
Zulkifli kemudian menyinggung perkembangan nilai tukar petani (NTP) sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani.
Menurut dia, NTP pada 2024 berada di angka 116. Angka tersebut dinilainya menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi petani masih terbatas, terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga di luar konsumsi sehari-hari.
“Saya ambil contoh petani padi, jagung pada 2024, nilai tukarnya (nilai tukar petani) 116. Itu bisa makan tapi tidak bisa menyekolahkan anaknya dengan baik,” katanya.
Melalui kebijakan swasembada pangan, pemerintah berharap peningkatan produksi pertanian dapat memberikan dampak langsung terhadap pendapatan petani.
Zulkifli menyebut NTP meningkat menjadi 125 pada 2025 dan mencapai 131 pada 2026. Peningkatan tersebut, menurut dia, menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi petani.
“Petani kita sudah lumayan. Dia bisa makan yang bergizi. Dia sudah bisa belikan pakaian anak-anaknya. Dia sudah bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan bagus. Bahkan, dia sudah bisa ngangsur motor,” ujar Zulkifli.
Selain memperkuat sektor pertanian, pemerintah juga berupaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan Kampung Nelayan.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat sarana dan prasarana perikanan, meningkatkan akses permodalan, serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat nelayan.
Zulkifli mengatakan, perhatian pemerintah terhadap swasembada pangan juga mencakup peningkatan produksi sumber protein hewani, terutama susu dan daging.
Pada 2026, pemerintah berencana mempercepat pengembangan sektor peternakan melalui berbagai pendekatan, termasuk integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan sekaligus memperkuat produksi daging nasional.
Dengan penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, pemerintah menargetkan ketahanan pangan nasional semakin kokoh serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Sementara itu, Agrifood Forum 2026 yang diselenggarakan CNN Indonesia mengangkat tema “Swasembada Protein & Peluang Pangan Global”.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah menteri, pejabat pemerintah, dan pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) untuk membahas strategi memperkuat kemandirian pangan nasional.
Kegiatan ini terbagi dalam tiga sesi utama, yakni diskusi bertajuk “Protein untuk Indonesia”, pemaparan dan diskusi bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta panel “Dari Swasembada ke Daya Saing Pangan”.
Melalui forum tersebut, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan membahas peluang pengembangan industri pangan nasional agar tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar global.
Swasembada pangan diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak.(Mad)
