Jakarta, SobatPangan.id — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat efisiensi anggaran sebesar Rp44 triliun dalam 100 hari kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono. Efisiensi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono mengatakan, dari total anggaran Rp268 triliun yang dialokasikan untuk BGN, hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan anggaran sekitar Rp229 triliun. Selisih anggaran tersebut kemudian dikembalikan ke kas negara.
“Dari Rp268 triliun yang dialokasikan kepada BGN, setelah kami hitung, kami rasa kami cukup dengan Rp229 triliun, sehingga ada Rp38 triliun yang anggarannya kami kembalikan ke kas negara,” kata Sudaryono di Jakarta, di kutip dari Antara Kamis,29/10/2026.
Selain itu, BGN melakukan efisiensi pada sejumlah komponen lain, yakni anggaran yayasan sebesar Rp2,5 triliun dan dana operasional dapur MBG sebesar Rp3 triliun. BGN juga mengembalikan saldo virtual account fiktif sebesar Rp500 miliar.
Dengan demikian, total anggaran yang berhasil dikembalikan kepada negara mencapai Rp44 triliun.
Ubah Skema Insentif Dapur MBG
Untuk memperbaiki pengelolaan dana operasional, BGN juga menetapkan skema insentif tetap sebesar Rp2.000 untuk setiap porsi MBG yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Besaran tersebut dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing dapur.
Menurut Sudaryono, sebelumnya terdapat dapur yang tetap memperoleh pembayaran operasional Rp6 juta meskipun jumlah makanan yang disiapkan tidak mencapai kapasitas ideal.
“Dahulu, dapur itu berapa pun dia kasih makan, dibayar Rp6 juta. Sekarang insentif berlaku flat Rp2.000, dikalikan sesuai jumlah penerima manfaat,” ujarnya.
Kebijakan tersebut diharapkan membuat penggunaan anggaran lebih proporsional karena pembayaran disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat.
Selain efisiensi tersebut, BGN juga mengembalikan Rp160 miliar ke kas negara berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sudaryono menegaskan, pengelolaan anggaran MBG harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan karena bersumber dari uang negara.
“Setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya,” katanya.(Mad)
