Jakarta, SobatPangan.id — Menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), persoalan kenaikan harga pangan kembali menjadi perhatian. Setiap memasuki akhir tahun, masyarakat kerap dihadapkan pada meningkatnya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi ini seolah menjadi persoalan tahunan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Kenaikan harga pangan bukan sekadar persoalan angka di pasar. Bagi masyarakat, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah, perubahan harga beras, cabai, telur, minyak goreng, hingga daging dapat langsung memengaruhi pengeluaran sehari-hari.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia pada Sabtu (31/10/2026) menunjukkan harga cabai rawit merah mencapai Rp96.200 per kilogram. Cabai merah keriting tercatat Rp83.500 per kilogram, sedangkan cabai merah besar Rp71.600 per kilogram.
Pada komoditas lainnya, harga telur ayam ras berada di angka Rp29.350 per kilogram, bawang merah Rp37.100 per kilogram, dan daging ayam ras Rp39.000 per kilogram.
Sementara itu, harga beras kualitas medium I mencapai Rp16.650 per kilogram dan beras kualitas super I Rp18.000 per kilogram. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi tekanan harga pada sejumlah komoditas pangan.
Kondisi ini juga tercermin dalam pemantauan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada minggu keempat Oktober 2026. Harga cabai merah tercatat meningkat 24,1 persen secara bulanan, sedangkan cabai rawit naik 8,5 persen. Bahkan, secara tahunan kenaikan harga cabai rawit mencapai 127,1 persen dan cabai merah 53,1 persen.
Angka tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan stabilitas harga pangan perlu mendapat perhatian serius, terutama menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat pada akhir tahun.
Mengapa Harga Pangan Selalu Bergejolak
Ada sejumlah faktor yang memengaruhi kenaikan harga pangan menjelang Nataru. Salah satunya adalah meningkatnya permintaan masyarakat. Aktivitas konsumsi biasanya bertambah seiring libur panjang, perayaan keagamaan, dan kegiatan keluarga.
Namun, kenaikan permintaan bukan satu-satunya penyebab. Faktor cuaca, gangguan produksi, biaya transportasi, dan distribusi antardaerah juga berpengaruh terhadap ketersediaan barang di pasar.
Indonesia sebenarnya memiliki potensi pertanian yang besar. Akan tetapi, produksi yang melimpah di suatu daerah tidak selalu menjamin harga pangan terjangkau di wilayah lain.
Sebagai contoh, cabai yang tersedia di sentra produksi belum tentu dapat segera memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang jauh dari lokasi panen. Biaya pengiriman dan panjangnya rantai distribusi dapat membuat harga di tingkat konsumen menjadi lebih mahal.
DEN juga mencatat bahwa tekanan harga cabai dipengaruhi oleh gangguan produksi dan biaya logistik, terutama untuk wilayah yang bergantung pada pengiriman antarpulau.
Selain itu, kondisi iklim perlu menjadi perhatian. Kemarau yang lebih panjang akibat pengaruh El Niño berpotensi menghambat pemulihan produksi hortikultura. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memengaruhi pasokan cabai dan sejumlah komoditas lainnya.
Pemerintah Jangan Hanya Bergerak Saat Harga Melonjak
Menghadapi Nataru, pemerintah perlu memastikan pengendalian harga dilakukan sejak dini. Jangan sampai langkah stabilisasi baru terlihat ketika masyarakat mulai mengeluhkan mahalnya kebutuhan pokok.
Pemantauan harga di pasar tradisional, pengawasan distribusi, serta pemetaan daerah surplus dan defisit pangan harus diperkuat. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memiliki data pasokan yang akurat agar dapat mengambil keputusan secara cepat.
Gerakan Pangan Murah (GPM) dapat menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau. Namun, program tersebut perlu dilakukan secara tepat sasaran dan didukung ketersediaan pasokan yang memadai.
Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat peran Bulog dan badan pangan terkait dalam menjaga ketersediaan cadangan serta kelancaran distribusi. Intervensi pasar juga harus memperhatikan kondisi masing-masing komoditas dan wilayah.
Hal yang tidak kalah penting adalah menjaga keseimbangan kepentingan petani dan konsumen. Harga pangan yang terlalu tinggi memberatkan masyarakat, tetapi harga yang terlalu rendah juga dapat merugikan petani.
Petani harus memperoleh keuntungan yang layak agar tetap memiliki kemampuan untuk berproduksi. Karena itu, kebijakan stabilisasi harga tidak boleh hanya berorientasi pada penurunan harga di tingkat konsumen, tetapi juga memperhatikan harga jual di tingkat produsen.
Stabilitas Pangan Harus Dirasakan Sepanjang Tahun
Kenaikan harga pangan menjelang Nataru seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola pangan nasional. Persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui operasi pasar atau kegiatan pangan murah yang bersifat sementara.
Pembenahan harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan produktivitas pertanian, ketersediaan pupuk, penguatan infrastruktur pertanian, fasilitas penyimpanan, hingga efisiensi distribusi.
Pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi pangan lokal agar kebutuhan masyarakat tidak hanya bergantung pada beberapa komoditas utama. Pengembangan pangan lokal seperti singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pada akhirnya, keberhasilan ketahanan pangan tidak cukup diukur dari besarnya produksi dan cadangan beras nasional. Kemampuan masyarakat untuk membeli dan mengakses pangan dengan harga terjangkau juga harus menjadi ukuran keberhasilan.
Masyarakat tentu berharap dapat menyambut Natal dan Tahun Baru tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
Jangan sampai setiap menjelang akhir tahun, persoalan yang sama kembali terulang: permintaan meningkat, harga pangan melonjak, dan daya beli masyarakat semakin tertekan.
Stabilitas harga pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah menjelang hari besar keagamaan. Lebih dari itu, stabilitas pangan merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dijaga sepanjang tahun.(Mad)
