JAKARTA, SobatPangan.id – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut inflasi pangan nasional mulai melandai pada Oktober 2026. Kondisi ini sejalan dengan penguatan intervensi pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah (GPM), serta distribusi pangan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras.
inflasi pangan bulanan atau volatile food pada Oktober tercatat sebesar 0,77 persen. Angka tersebut turun dibandingkan September 2026 yang mencapai 1,46 persen,Dikutip dari ANTARA pada Selasa (3/11/2026
Penurunan juga terjadi pada inflasi beras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras secara bulanan pada Oktober hanya mencapai 0,08 persen, jauh lebih rendah dibandingkan September yang sebesar 0,80 persen.
Bapanas menilai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa beras tidak memberikan andil signifikan terhadap inflasi pada kelompok harga pangan bergejolak.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kondisi pangan nasional relatif terjaga berkat ketersediaan cadangan beras pemerintah yang tinggi.
“Pangan kita kuat. Apalagi stok beras tertinggi sepanjang sejarah. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, salurkan stok untuk kepentingan masyarakat melalui SPHP, bantuan pangan, dan sebagainya,” kata Amran, sebagaimana diberitakan ANTARA, Selasa (3/11/2026).
Berdasarkan data BPS yang disampaikan Bapanas, inflasi umum secara bulanan pada Oktober tercatat sebesar 0,22 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan September yang mencapai 0,33 persen.
Sementara itu, inflasi beras yang sempat meningkat pada September mulai menunjukkan penurunan. Sebelumnya, inflasi beras pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,65 persen, bertepatan dengan momentum Ramadan dan Idul Fitri.
Untuk menjaga stabilitas harga, Bapanas memperkuat penyaluran beras melalui program SPHP. Penugasan pertama penyaluran SPHP beras yang dimulai sejak Maret telah direalisasikan 100 persen oleh Perum Bulog pada minggu keempat September.
Pemerintah kemudian memberikan penugasan tambahan guna mengantisipasi fluktuasi harga beras selama Oktober.
Sepanjang Oktober 2026, penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada masyarakat mencapai sekitar 161.000 ton. Sebagian besar beras tersebut disalurkan melalui program SPHP yang dilaksanakan Bulog untuk menjaga akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau.
Selain beras, pemerintah juga memperkuat intervensi melalui Gerakan Pangan Murah. Bersama pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan sektor swasta, Bapanas melaksanakan GPM sebanyak 1.595 kali di 38 provinsi selama Oktober.
Langkah tersebut dilengkapi dengan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), yang bertujuan menyalurkan komoditas dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
Bapanas mencatat realisasi FDP sepanjang Oktober mencapai lebih dari 22,2 ton berbagai komoditas, termasuk cabai rawit merah yang didistribusikan ke daerah yang mengalami fluktuasi harga.
Meski inflasi pangan mulai melandai, pemerintah masih perlu mengantisipasi tantangan produksi pangan, terutama potensi fenomena El Nino yang dapat memengaruhi sektor pertanian.
Amran mengatakan pemerintah telah mempersiapkan langkah antisipasi melalui penguatan sektor hulu hingga hilir untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
“El Nino saat ini dikatakan yang paling berat. Tapi Indonesia sudah bersiap sejak jauh-jauh hari, mulai dari penguatan hulu sampai hilir. Tidak perlu khawatir berlebihan. Insya Allah pangan kita aman,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kestabilan harga beras di tengah ketidakpastian kondisi global.
“Beras itu harus terus dijaga kestabilannya. Kondisi global saat ini sedang siaga waspada. Namun kita di Indonesia, insya Allah aman,” tutur Amran.
Di sisi lain, ketersediaan cadangan beras menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengantisipasi gejolak harga dan menjaga pasokan di pasar.
Bapanas mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Perum Bulog hingga akhir Oktober 2026 mencapai sekitar 4,5 juta ton.
Cadangan tersebut digunakan untuk intervensi harga di pasar serta mendukung penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat, khususnya masyarakat yang masuk kategori desil satu hingga empat.
Dengan penguatan stok, distribusi, dan program stabilisasi, pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian global.(Mad)
