Jakarta, SobatPangan.id — Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas menyusul terungkapnya dugaan penyelewengan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Sebanyak delapan pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Bapanas dicopot dari jabatannya. Sementara itu, dua pejabat lainnya mendapat surat peringatan sebagai bentuk evaluasi terhadap pengawasan distribusi pangan.
Kebijakan tersebut diambil setelah ditemukan dugaan praktik pengalihan beras SPHP yang seharusnya dijual kepada masyarakat dengan harga terjangkau, tetapi justru dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras premium.
Amran mengatakan, langkah penindakan tidak hanya menyasar pejabat pemerintah, tetapi juga pihak swasta yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan distribusi beras bersubsidi.
“Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Diberi peringatan ada dua, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Kalau ada yang bersalah, itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Amran di Jakarta, di kutip dari Antara Kamis (29/10/2026).
Menurut Amran, dugaan penyelewengan tersebut telah memasuki proses hukum. Sebanyak sembilan orang dari pihak swasta telah diproses, dengan satu orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
Pemerintah juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik penyalahgunaan beras SPHP tersebut.
“Yang jelas, sudah ada tersangka. Tetapi pelaku utama, nanti diungkapkan,” katanya.
Modus Beras Subsidi Dijual sebagai Beras Premium
Dugaan penyimpangan distribusi beras SPHP dilakukan melalui pembelian beras dari Bulog oleh pihak swasta. Beras tersebut kemudian dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dipindahkan ke karung lain.
Setelah dikemas ulang, beras diduga dipasarkan sebagai beras premium atau dicampur dengan beras berkualitas berbeda untuk memperoleh keuntungan lebih besar.
Amran menjelaskan, beras SPHP merupakan bagian dari intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam skema distribusinya, beras tersebut dijual kepada mitra dengan harga Rp11.500 per kilogram dan diperuntukkan bagi konsumen dengan harga Rp12.500 per kilogram.
Namun, menurut dia, terdapat pihak yang memanfaatkan selisih harga tersebut dengan mengubah kemasan maupun kualitas campuran beras sebelum menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi.
“Ini untuk membantu saudara kita yang kurang mampu, tetapi dia ambil haknya, kemudian manipulasi. Yang jelas, ini kejahatan,” tegas Amran.
Ia menilai praktik tersebut tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau.
Karena itu, pengawasan distribusi pangan dinilai perlu diperketat, mulai dari gudang penyimpanan hingga jaringan penyalur di tingkat konsumen.
Bulog Nonaktifkan Enam Pejabat di Wilayah Jakarta dan Banten
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa enam pejabat yang dinonaktifkan berasal dari jajaran Kantor Wilayah Bulog DKI Jakarta dan Banten.
Selain penonaktifan tersebut, dua pejabat lainnya menerima surat teguran berdasarkan hasil evaluasi internal perusahaan.
Menurut Rizal, keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pimpinan wilayah terhadap pengawasan distribusi beras SPHP.
“Jadi ini tanggung jawab seorang pimpinan beserta staf yang membidanginya. Atas petunjuk dari Pak Mentan dan rapat direksi, kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan dan dua orang yang diberikan surat teguran,” ujar Rizal.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penonaktifan pejabat Bulog tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan dalam tindak pidana.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga independensi pemeriksaan sekaligus memastikan proses investigasi berjalan tanpa hambatan.
Rizal menjelaskan, pejabat yang sedang diperiksa perlu dinonaktifkan sementara agar tidak memiliki kewenangan yang berpotensi memengaruhi jalannya penyelidikan.
Apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan keterlibatan dalam pelanggaran, pejabat bersangkutan akan memperoleh pemulihan hak melalui penempatan pada jabatan yang sederajat.
Sebaliknya, apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum, proses penindakan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Perketat Pengawasan Distribusi Pangan
Kasus dugaan penyelewengan beras SPHP menjadi perhatian pemerintah di tengah besarnya dukungan anggaran untuk menjaga produksi dan stabilitas pangan nasional.
Amran menyebutkan, dukungan pemerintah untuk sektor hulu pertanian pada 2026 mencapai sekitar Rp160 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp144 triliun.
Anggaran tersebut mencakup berbagai program, antara lain subsidi pupuk, penyediaan alat dan mesin pertanian, pembangunan irigasi, serta dukungan peningkatan produksi pangan.
Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk melindungi produsen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) guna menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen.
Menurut Amran, dukungan pemerintah juga diberikan dalam proses penyerapan beras oleh Bulog, dengan nilai subsidi yang disebut mencapai Rp6.000 per kilogram.
Besarnya dukungan tersebut, kata dia, harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar manfaat kebijakan pangan benar-benar diterima masyarakat.
Di sisi lain, Bulog memastikan akan memperkuat pengawasan terhadap jaringan distribusi, termasuk mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi salah satu saluran penjualan beras SPHP.
Rizal menegaskan bahwa seluruh jajaran Bulog memiliki kewajiban melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap mitra penyalur.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan beras yang disalurkan melalui program pemerintah tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial di luar ketentuan.
Pemerintah berharap langkah evaluasi internal dan proses penegakan hukum dapat mencegah terulangnya penyimpangan sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi beras nasional.(Mad)
