JAKARTA, SobatPangan.id — Partai Gerindra menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan sejumlah kemajuan selama dua tahun terakhir, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengatakan penguatan sektor pangan menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam membangun kemandirian nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
Menurut Sugiat, pemerintah telah melaporkan pencapaian swasembada pada delapan komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Selain meningkatkan produksi pangan, pemerintah juga melakukan sejumlah pembenahan untuk mendukung sektor pertanian, termasuk penyederhanaan 145 aturan penyaluran pupuk serta penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.
Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2026 tercatat mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Meski demikian, Sugiat mengingatkan bahwa keberhasilan meningkatkan produksi pangan perlu diikuti dengan upaya menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi di berbagai daerah.
“Kemandirian pangan harus diikuti dengan stabilitas harga yang bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga harus terus diperkuat,” ujar Sugiat, dikutip dari pemberitaan Kompas.com dan laporan media lainnya, di kutip dari suara.com Senin (19/10/2026).
Di sisi lain, Sugiat menilai kondisi perekonomian nasional tetap menunjukkan perkembangan positif di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tercatat mencapai 5,29 persen secara tahunan. Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.
Penurunan tersebut setara dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin sekitar 430.000 orang.
Sugiat mengatakan perkembangan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mampu menjaga fondasi perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan global.
“Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari fundamental ekonomi yang tetap stabil di tengah gejolak global, penguatan produksi pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan hilirisasi,” kata Sugiat.
Selain sektor ekonomi dan pangan, pemerintah juga memperluas sejumlah program sosial yang menyasar masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, dilaporkan telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat hingga Agustus 2026.
Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 99,1 juta orang. Pemerintah juga mengembangkan program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di 182 lokasi dengan sekitar 44.000 siswa.
Menurut Sugiat, perluasan program tersebut harus disertai pengawasan dan evaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas pelayanan dan ketepatan sasaran.
Dalam bidang investasi, pemerintah turut mendorong hilirisasi industri melalui sejumlah proyek strategis. Melalui Danantara, tercatat 26 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp225 triliun dan proyeksi penyerapan 37.833 tenaga kerja.
Sugiat menilai penguatan investasi dan hilirisasi perlu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Meski mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah, Sugiat mengingatkan masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diselesaikan.
Menurut dia, pemerataan pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara,” ujarnya.
Sugiat menegaskan bahwa keberlanjutan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi maupun banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dampak nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.(Mad)
