Oleh: Moh. Fawais (Mahasiswa Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia)
Tulisan ini menelaah food estate, salah satu Program Strategis Nasional (PSN), dengan menggunakan kerangka segitiga kebijakan Buse, Mays, dan Walt serta model penetapan agenda (agenda setting) Kingdon. Program serupa telah berulang kali dijalankan sejak era Orde Baru hingga pemerintahan Prabowo dan kerap dinilai tidak mencapai tujuannya. Penilaian ini diperkuat oleh film dokumenter Pesta Babi (Watchdoc bersama JubiTV) yang telah diputar dan didiskusikan di berbagai daerah oleh beragam instansi dan organisasi. Film ini menggambarkan kegagalan proyek food estate dan energy estate serta menyoroti keterlibatan aktor politik lintas rezim, dari Orde Baru hingga Kabinet Merah Putih, termasuk kedekatan sejumlah perusahaan pelaksana dengan lingkar kekuasaan. Pola yang serupa juga digambarkan dalam film Sexy Killers yang diproduksi Watchdoc, yaitu relasi antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi. Dampak yang paling mengkhawatirkan dari program ini adalah hilangnya hutan dan satwa, baik di Kalimantan maupun di Papua.
Kehilangan ekosistem hutan ini menjadi kontradiksi besar di tengah posisi geostrategis Indonesia. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO, 2025), Indonesia memiliki tutupan hutan tropis seluas 95,97 juta hektare dan berada di peringkat kedelapan hutan terluas dunia. Namun, laporan Forest Declaration Assessment (2024) mencatat Indonesia menyumbang 65% kehilangan hutan tropis di Asia Tropis pada tahun 2023. Meskipun ekosistem hutan hujan, gambut, dan mangrove seluas 3,36 juta hektare berfungsi vital sebagai penyerap karbon dan ruang hidup masyarakat adat, kekayaan ekologis ini justru terus dikonversi demi PSN Food Estate. Alih-alih dievaluasi pasca-kegagalan masa lalu, pada era Presiden Prabowo program ini diperluas melalui narasi Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). Kebijakan ini dilegitimasi secara sistematis melalui UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 dan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, serta disokong alokasi anggaran ketahanan pangan APBN 2025 senilai Rp124,4 triliun.
Merauke (Papua Selatan) ditetapkan sebagai lokus prioritas dengan target pembukaan lahan seluas 2,29 juta hektare, setara 70 kali luas DKI Jakarta untuk pertanian padi, tebu, dan industri bioetanol, dari total target nasional pembukaan 3 juta hektare lahan baru pada 2025. Pemerintah menargetkan penciptaan 4 juta hektare lahan padi dengan tambahan produksi 20 juta ton Gabah Kering Giling (Arita, 2025) sebagaimana tertuang dalam 8 Program Cepat Terbaik Prabowo-Gibran. Proyek infrastruktur pertanian masif ini ditujukan untuk menekan ketergantungan impor dan mewujudkan Merauke sebagai lumbung pangan Timur Indonesia (Solapari dalam Ifanul, 2025). Namun, realitas penerapannya justru menyulut gejolak sosial dan perlawanan gigih dari masyarakat adat setempat.
Analisis agenda setting: Kingdon’s multiple streams framework
Pandangan Buse et al. (2005) dan Kingdon (1984), agenda setting merupakan proses bagaimana suatu isu tertentu berhasil menarik perhatian serius dari pembuat kebijakan untuk dijadikan tindakan publik. Kingdon memaparkan bahwa isu kebijakan akann masuk ke dalam agenda resmi ketiga tiga arus (streams) saling bertemu pada suatu momentum yang disebut policy window (jendela kebijakan), seperti penjelasan dibawah ini:

Sumber: diolah oleh penulis dari bukunya John W. Kingdon (1984)
Mind mapping ini menjelaskan kerangka dari bukunya John W. Kingdon (1984:174-188) yang berjudul Agendas, alternatives, and public policies bahwa Problem stream atau arus masalah didorong oleh indikator-indikator kuantitatif dan kejadian luar biasa (foucusing events). Indikator utama dalam isu Food Estate adalah defisit neraca perdagangan pangan, laju deforestrasi, serta ketergantungan impor produk pangan strategis seperti beras, tebu, dan susu (CIPS, 2024; Taufik, 2025). Selain itu, muncul persepsi publik mengenai kerentanan krisis pangan pasca-pandemi dan dinamika geopolitik global.
Policy Stream atau dikenal juga arus kebijakan berisi ide, analisis, dan solusi teknik yang dikembangkan oleh elit kebijakan, teknokrat, dan korporasi agribisnis. Solusi yang ditawarkan adalah pendekatan pencetakan lumbung pangan berskala besar terpadu berbasis Public-Private Partnership (PPP) di kawasan pesisir dan wilayah luar Jawa, seperti Kalimantan Tengah dan Merauke (CIPS, 2024; Sari, 2024).
Politics Stream atau sederhananya arus politik mencakup pergeseran iklim politik nasional, transisi kepemimpinan nasional, dan kampanye politik. Momentum pergantian pemerintahan menuju Presiden Prabowo Subianto membawa komitmen politik kuat sebagaimana dituangkan dalam 8 Program Cepat Terbaik Prabowo-Gibran, yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas absolut negara (Nugraheni, 2025).
Policy Window (Jendela kebijakan) dan Policy Entrepreneurs dimaknai sebuah pertemuan ketiga arus ini dimanfaatkan oleh para policy entrepreneurs (elit politik istana, kementerian teknis, dan konsorsium korporasi) untuk membuka policy window. pada akhirnya, Food Estate secara resmi disahkan menjadi prioritas nasional dan dilegitimasi melalui UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 serta Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 (CIPS, 2024; Tempo, 2024).
Analisis kerangka Policy Triangle (Buse, Mays dan Walt)
Dalam pemikiran Buse et al, (2005:7-9) menarik untuk memformulasi kerangka policy triangle untuk menganalisis kebijakan secara holistik melalui empat elemen kunci seperti dibawah ini:

Sumber: diolah oleh penulis dari bukunya Buse et al. (2005)
Dalam bukunya Buse, Mays & Walt, (2005:7-9) yang berjudul Making Health Policy (Understanding Public Health) spesifik kerangka Policy Triangle membedah kebijakan PSN Food Estate melalui interaksi empat elemen kunci seperti Konteks, Konten, Aktor, dan Proses. Dari segi Konteks dan Konten, kebijakan ini lahir dalam konteks situasional krisis iklim global serta kerentanan impor pangan nasional, di mana kebutuhan susu saja masih bergantung 80% pada impor (CIPS, 2024; Taufik, 2025). Konteks struktural luasan hutan tropis Indonesia seluas 95,97 juta hektare (FAO, 2025) dan konteks kultural hak ulayat masyarakat adat Papua turut mewarnai pembentukan kebijakan. Secara Konten, kebijakan ini mengejawantahkan pengalokasian anggaran Rp124,4 triliun pada APBN 2025 untuk pencetakan 2,29 juta hektare lahan di Merauke (padi, tebu, dan bioetanol) melalui skema Public-Private Partnership (PPP) dan konsesi korporasi (CIPS, 2024; Piri, 2024; Sari, 2024).
Dari dimensi Aktor dan Proses, dinamika kebijakan didominasi oleh policy elites seperti Presiden, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Bappenas atau sebagainya. serta konsorsium korporasi swasta yang menggerakkan proses formulasi secara sentralistis dan top-down tanpa partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) (CIPS, 2024; Sari, 2024). hal tersebut yang perlu kita catat atau highlight. Pada tahap implementasi, pengerahan alat berat dan penguasaan lahan berjalan tanpa penegakan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang substantif terhadap aktor terdampak, yaitu masyarakat adat Suku Malind, Maklew, dan Kimahima (Mahardhika, 2024). Ketiadaan transparansi AMDAL dan pergeseran mata pencaharian tradisional ini memicu reaktifasi dari aktor penyeimbang seperti yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM, WALHI, CIPS, dan LBH Papua yang mengevaluasi adanya unintended consequences berupa ancaman deforestasi hutan sagu, potensi pelanggaran HAM, dan resistensi sosial di daerah sasaran (Saputra, 2024; Supriyanto et al., 2025).
DAFTAR PUSTAKA
Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2005). Making Health Policy. Berkshire: Open University Press / McGraw-Hill Education.
Center for Indonesian Policy Studies [CIPS]. (2024). Indonesia’s Food Estate in Context: Menafsir Ulang Food Estate Indonesia: Jejak, Dinamika, dan Masa Depan. Jakarta: CIPS Indonesia.
Kingdon, J. W. (1984). Agendas, Alternatives, and Public Policies. Boston: Little, Brown & Company.
Nugraheni, A. (2025, Februari 12). Merunut Komitmen Pembangunan Lumbung Pangan Era Prabowo. Kompas.id.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
Saputra, E. Y. (2024, November 11). Komnas HAM Sebut PSN Food Estate Merauke Bisa Memicu Pelanggaran HAM. Tempo.co.
Sari, A. (2024). Proyek Strategis Nasional Bernama Food Estate: Ancaman Otonomi Petani dan Keragaman Sumber Pangan Lokal di Desa Umbu Mamijuk, Sumba Tengah. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 6(3), 352–375.
Supriyanto, et al. (2025). Setahun Prabowo: Mengulang 3 Dekade Kegagalan Food Estate. The Conversation Indonesia.
Taufik, E. (2025). Kebijakan dan Tantangan Industri Susu Nasional. IPB University.
Piri, IE. (2024, Agustus 18). Program Food Estate Akan Dilanjutkan Pemerintahan Prabowo, Anggaran Pangan Rp124 Triliun. Tempo.co.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045.




















