Aceh, SobatPangan.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat akurasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kebijakan Surat Penetapan Penerima Manfaat Sementara. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran makanan tepat sasaran sekaligus memudahkan pemantauan perkembangan setiap penerima manfaat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memastikan setiap makanan yang disalurkan diterima oleh penerima manfaat yang memiliki identitas dan data terverifikasi.
Dalam pelaksanaannya, jumlah penerima manfaat yang tercatat di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat disesuaikan apabila data peserta didik di sekolah belum sesuai dengan data dalam sistem Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, penetapan penerima manfaat harus mengacu pada data yang jelas, tersedia, dan terverifikasi dalam sistem. Kesesuaian data tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketepatan sasaran program MBG.
“BGN hanya akan memberikan menu ompreng yang by name by address-nya jelas,” tegas Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, seusai meninjau pembagian MBG di SDN Cot Meuraja, Aceh Besar, di kutip dari BGN.go.id Selasa (13/10/2026).
Ia mencontohkan, apabila jumlah siswa di suatu sekolah mencapai 500 orang, tetapi jumlah yang tercatat dalam sistem basis data Kemendikdasmen kurang dari angka tersebut, maka data yang tersedia dalam sistem menjadi acuan penetapan jumlah penerima manfaat.
Menurut Sudaryono, pendekatan berbasis data ini juga berlaku bagi penerima manfaat di posyandu, madrasah, dan pondok pesantren. Karena itu, pemutakhiran data diperlukan agar jumlah penerima manfaat yang tercatat sesuai dengan kondisi aktual di masing-masing satuan layanan.
BGN pun mendorong pihak sekolah untuk memperbarui data peserta didik, termasuk memastikan kesesuaian identitas dan nomor induk siswa. Pembaruan ini diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi sekaligus memastikan penerima manfaat yang berhak mendapatkan layanan MBG terdata dengan benar.
“Caranya adalah guru atau kepala sekolah memperbarui data terbaru siswanya. Karena ada nomor induk sekolah dan nomor induk siswanya, itu diperbarui ke sistem. Dalam 1 x 24 jam terbarui, maka kemudian kami menindaklanjuti itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sudaryono menegaskan, kebijakan pendataan tersebut tidak hanya bertujuan memastikan ketepatan jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga mendukung pemantauan dampak program terhadap penerima manfaat.
Melalui data yang terintegrasi, perkembangan siswa diharapkan dapat dipantau, mulai dari pertumbuhan fisik hingga perubahan kehadiran dan kedisiplinan di sekolah.
“Tujuannya adalah untuk memastikan ompreng itu diterima oleh seseorang yang ada namanya, ada datanya, sehingga kita bisa melihat perkembangannya. Tambah tinggi, tambah gemuk, tambah rajin, tambah kehadirannya di sekolahnya. Jadi kita bisa melihat nanti dampaknya terhadap siswa,” tegasnya.
Penguatan akurasi data tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam pelaksanaan program MBG. Dengan data penerima manfaat yang valid dan terus diperbarui, penyaluran makanan bergizi diharapkan semakin tepat sasaran serta dampaknya terhadap tumbuh kembang peserta didik dapat dipantau secara berkelanjutan.(Mad)
