Jakarta,SobatPangan.id-Ada satu persoalan yang tidak pernah kehilangan relevansinya dalam perjalanan sebuah bangsa,pangan.
Lebih dari tujuh dekade lalu, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno telah mengingatkan betapa strategisnya persoalan tersebut. Dalam pidatonya pada 27 April 1952 saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor, Soekarno berbicara mengenai persediaan makanan rakyat dan masa depan bangsa.
Gagasan yang kemudian sangat dikenal itu sederhana, tetapi memiliki makna yang panjang “Masalah pangan adalah masalah hidup matinya bangsa.”
Hari ini, pesan tersebut masih relevan.
Pangan tidak lagi sekadar berbicara mengenai berapa ton beras yang dihasilkan atau berapa luas sawah yang ditanami. Pangan berkaitan dengan harga, kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, stabilitas sosial, perdagangan, industri, teknologi, hingga kedaulatan negara.
Di titik inilah pangan bertemu dengan kekuasaan.
Pangan dan Arah Kebijakan Negara
Kekuasaan memiliki kemampuan besar dalam menentukan arah sistem pangan nasional.
Negara membuat kebijakan mengenai produksi, distribusi, perdagangan, impor, subsidi, perlindungan petani, pembangunan irigasi, penggunaan teknologi hingga pengelolaan cadangan pangan.
Namun, semakin besar kewenangan yang dimiliki negara, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul.
Sebab kebijakan pangan tidak berhenti di ruang rapat pemerintahan. Keputusan mengenai pangan pada akhirnya sampai ke sawah petani, pasar tradisional, industri pengolahan, dapur keluarga dan meja makan masyarakat.
Karena itu, politik pangan pada dasarnya adalah politik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Pangan Bukan Sekadar Produksi
Pemikiran ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, memberikan perspektif penting dalam memahami persoalan pangan.
Dalam Development as Freedom, Sen menjelaskan bahwa persoalan kelaparan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah pangan yang tersedia. Kemampuan seseorang memperoleh pangan juga dipengaruhi oleh pendapatan, pekerjaan, kepemilikan sumber daya, mekanisme pasar serta kebijakan sosial dan politik.
Perspektif tersebut penting bagi Indonesia.
Sebab keberhasilan swasembada pangan tidak cukup hanya dilihat dari meningkatnya produksi.
Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang memperoleh manfaat dari peningkatan produksi tersebut.
Jika produksi meningkat tetapi petani masih menghadapi persoalan biaya produksi, akses pembiayaan, teknologi dan pasar, maka persoalan pangan belum sepenuhnya selesai.
Begitu pula jika pangan tersedia di pasar, tetapi sebagian masyarakat tidak memiliki daya beli yang memadai untuk mendapatkannya.
Artinya, ketahanan pangan harus berbicara mengenai ketersediaan, akses dan keterjangkauan.
Hatta dan Ekonomi Rakyat
Pemikiran Mohammad Hatta juga relevan ketika membicarakan hubungan antara pangan dan kekuasaan.
Dalam gagasannya tentang ekonomi rakyat dan koperasi, Hatta menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat.
Semangat tersebut dapat diterapkan dalam pembangunan sektor pangan.
Petani tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai produsen yang berada di bagian paling bawah dari rantai ekonomi. Mereka harus memperoleh kesempatan mendapatkan nilai tambah yang layak dari hasil produksinya.
Karena itu, pembangunan pangan tidak cukup berhenti pada benih, pupuk dan peningkatan produktivitas.
Ada persoalan lain yang sama pentingnya siapa yang menguasai rantai pasok, bagaimana produk petani masuk pasar, bagaimana pembiayaan tersedia, bagaimana hasil pertanian diolah, serta bagaimana teknologi meningkatkan nilai tambah.
Dengan demikian, kebijakan pangan harus mampu mempertemukan kepentingan petani, konsumen, pelaku usaha dan negara dalam satu ekosistem yang berkelanjutan.
Dari Sawah ke Meja Makan
Pemikir dan petani Amerika Serikat, Wendell Berry, menawarkan cara pandang lain yang menarik.
Dalam esainya The Pleasures of Eating, Berry memperkenalkan gagasan bahwa “eating is an agricultural act” makan merupakan sebuah tindakan pertanian.
Gagasan tersebut mengingatkan bahwa makanan yang berada di atas meja tidak muncul begitu saja.
Di balik sepiring nasi terdapat petani yang menanam, tanah yang harus dijaga, air yang harus tersedia, benih, pupuk, teknologi, tenaga kerja, proses panen, distribusi hingga pasar.
Satu piring nasi merupakan hasil dari sebuah ekosistem panjang.
Karena itu, pertanian tidak seharusnya dilihat secara terpisah dari kehidupan ekonomi masyarakat.
Sawah, petani, air, teknologi, industri, distribusi, pasar dan konsumen merupakan satu mata rantai.
Ketika salah satu mata rantai melemah, sistem pangan nasional ikut menghadapi risiko.
Ketika Pangan Menjadi Persoalan Kekuasaan
Pada akhirnya, pangan memang memiliki dimensi kekuasaan.
Negara dengan sistem pangan yang kuat memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan kebijakan ekonominya sendiri. Sebaliknya, ketergantungan yang tinggi terhadap sumber pangan dari luar dapat meningkatkan kerentanan terhadap perubahan harga global, gangguan perdagangan, konflik geopolitik dan perubahan iklim.
Namun, pangan tidak semestinya dipandang hanya sebagai instrumen politik.
Pangan harus ditempatkan sebagai agenda kebangsaan.
Pemerintah dapat berganti. Kebijakan dapat berubah. Teknologi akan terus berkembang. Tetapi kebutuhan manusia terhadap pangan tidak pernah berhenti.
Karena itu, ukuran keberhasilan politik pangan tidak cukup hanya dilihat dari angka produksi.
Yang tidak kalah penting adalah apakah petani semakin sejahtera, apakah konsumen memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau, apakah lahan produktif terlindungi, apakah generasi muda tertarik masuk ke sektor pertanian, dan apakah Indonesia memiliki sistem pangan yang mampu menghadapi perubahan iklim serta dinamika ekonomi global.
Soekarno mengingatkan hubungan pangan dengan hidup matinya bangsa.
Hatta mengajarkan pentingnya ekonomi rakyat.
Amartya Sen mengingatkan bahwa pangan juga menyangkut kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mengaksesnya.
Sementara Wendell Berry mengingatkan bahwa makanan tidak dapat dipisahkan dari pertanian dan tanah.
Keempat gagasan tersebut, meskipun lahir dari konteks yang berbeda, mempertemukan kita pada satu kesadaran,pangan bukan sekadar komoditas.
Pangan adalah persoalan manusia, ekonomi, sosial, politik dan kedaulatan.
Maka, ketika Indonesia berbicara tentang masa depan, sesungguhnya Indonesia juga sedang berbicara tentang masa depan petani, pertanian dan pangan nasional.
Sebab kekuasaan memiliki batas waktu.
Tetapi kebutuhan rakyat untuk makan akan selalu ada.
Dan bangsa yang mampu menjaga pangannya, pada saat yang sama sedang menjaga masa depannya.(Mad)
Penulis: A.A Siroj, M.Pd.
Pemimpin Umum SobatPangan Indonesia
