Jakarta, SobatPangan.id — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diarahkan terlebih dahulu ke wilayah yang memiliki tingkat kebutuhan tinggi. Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta wilayah dengan angka stunting tinggi menjadi sasaran utama perluasan program.
Kebijakan tersebut dilakukan setelah BGN melakukan pemetaan terhadap satuan pendidikan yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG. Perluasan tidak dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kesiapan masing-masing daerah.
Kepala BGN Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mengatakan, prioritas diberikan kepada satuan pendidikan yang berada di wilayah dengan kebutuhan gizi lebih besar.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono di Jakarta, 10 September 2026,di kutip dari Bgn.go.id, 12/09/2026.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Maluku dan Papua. Berdasarkan pendataan BGN, masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum mendapatkan layanan MBG.
Menurut Sudaryono, kondisi geografis dan tingginya kebutuhan pelayanan gizi membuat wilayah seperti Maluku dan Papua perlu mendapatkan perhatian dalam agenda perluasan program.
“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas,” katanya.
Selain Maluku dan Papua, BGN juga akan memprioritaskan daerah lain yang memiliki angka stunting tinggi serta wilayah 3T yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.
Untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi-lokasi prioritas. Pembukaan SPPG dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan serta kesiapan masing-masing wilayah.
“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” ujar Sudaryono.
BGN sebelumnya juga telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat MBG. Satuan pendidikan tersebut merupakan sekolah bertaraf internasional yang dinilai telah memiliki kemandirian finansial dan tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Langkah tersebut menjadi bagian dari penataan penerima manfaat agar pelaksanaan MBG dapat semakin diarahkan kepada kelompok dan wilayah yang memiliki kebutuhan lebih besar.
Meski demikian, percepatan perluasan program tetap harus diikuti dengan pengelolaan yang aman, efisien, dan tepat sasaran. Karena itu, kesiapan infrastruktur, pelayanan, serta pelaksanaan SPPG menjadi bagian penting sebelum layanan diperluas ke suatu wilayah.
“Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” pungkasnya. (Mad)


















