Jakarta, SobatPangan.id — Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperbarui Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK). Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola dan memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai ketentuan.
Pembaruan SPK tersebut juga menjadi bagian dari upaya BGN meningkatkan transparansi administrasi sekaligus mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung,dikutip dari InfoPublik.id, Sabtu (31/10/2026),
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas penegakan hukum terkait pelaksanaan program MBG. BGN juga siap membuka akses data yang dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan.
“Kita dukung penuh Kejaksaan Agung. Data kita buka. Semua SPPG wajib Perjanjian Kerja Sama baru, diperiksa Biro Hukum dan dilegalisasi notaris,” ujar Sudaryono, Kamis (29/10/2026).
Menurut Sudaryono, pembaruan SPK diperlukan untuk memberikan kepastian administrasi dan memperkuat akuntabilitas kerja sama. Dokumen baru tersebut akan diperiksa Biro Hukum BGN serta dilegalisasi notaris sebelum ditandatangani secara elektronik secara bertahap mulai akhir Oktober 2026.
Proses pembaruan juga disertai verifikasi untuk memastikan setiap SPPG memenuhi persyaratan operasional. Persyaratan tersebut mencakup kelengkapan dokumen administrasi, status SPS 2, tidak sedang dikenai penghentian sementara operasional atau suspend, serta kewajiban menyampaikan laporan harian secara tertib.
Berdasarkan data per 16 Oktober 2026, sebanyak 21.527 SPPG telah mengisi formulir pembaruan data. Namun, baru 3.479 berkas atau sekitar 16 persen yang dinyatakan lengkap.
Data tersebut menjadi dasar bagi BGN untuk melanjutkan proses pemeriksaan dan memastikan setiap SPPG memenuhi persyaratan sebelum pembaruan kerja sama diselesaikan.
Selain pembenahan administrasi, BGN juga menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi praktik percaloan, pemberian tip, maupun pengadaan yang bermasalah dalam pelaksanaan program MBG.
” Tidak ada tip-tip proyek MBG. Berantas yayasan calo. Hentikan pengadaan bermasalah,” tegas Sudaryono.
Di sisi lain, BGN menerapkan mekanisme insentif sebesar Rp2.000 per porsi yang benar-benar disalurkan kepada penerima manfaat pada Hari Pelayanan Efektif.
Ketentuan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BGN Nomor 63527 Tahun 2026 dan Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026. Perhitungan insentif dilakukan berdasarkan berita acara serah terima, sehingga jumlah yang dibayarkan harus sesuai dengan porsi yang diterima penerima manfaat.
Melalui kebijakan tersebut, BGN berupaya memperkuat pengawasan, memperbaiki administrasi, dan meningkatkan keterbukaan dalam pelaksanaan MBG. Langkah ini diharapkan dapat memastikan program berjalan sesuai aturan serta mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pelayanan gizi.(Mad)
