Jakarta, SobatPangan.id — Pemerintah memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan, serta melindungi daya beli masyarakat, terutama di kawasan Indonesia Timur.
Pengendalian harga pangan menjadi perhatian pemerintah menyusul tingginya inflasi di sejumlah provinsi Sulampua. Pada September 2026, sebanyak 11 dari 14 provinsi di kawasan tersebut mencatatkan inflasi tahunan di atas batas atas sasaran nasional sebesar 3,5 persen.
Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah dengan tekanan inflasi tertinggi, yakni mencapai 7,59 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kenaikan harga terutama dipengaruhi sejumlah komoditas pangan strategis, seperti cabai, beras, bawang merah, ikan, dan sayuran.
Kondisi geografis yang didominasi wilayah kepulauan turut menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ketergantungan terhadap transportasi laut dan udara, jarak antara sentra produksi dan wilayah konsumsi, serta gangguan cuaca berpotensi menghambat kelancaran distribusi.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan bahwa penguatan pasokan dan distribusi pangan perlu menjadi prioritas dalam pengendalian inflasi.
Hal tersebut disampaikan Ferry dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP–TPID) Wilayah Sulampua di Makassar, Sulawesi Selatan, di kutip dari Econ.go.id Jumat (23/10/2026).
Menurut Ferry, inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) pada September 2026 mencapai 5,03 persen secara tahunan. Angka tersebut perlu dikendalikan agar kembali berada dalam kisaran 3–5 persen sebagaimana disepakati dalam pertemuan tingkat tinggi TPIP pada Januari 2026.
“Inflasi kelompok pangan bergejolak pada September 2026 telah mencapai 5,03 persen (yoy), sehingga perlu terus kita kendalikan agar kembali berada dalam kisaran 3–5 persen,” ujar Ferry.
Ia menjelaskan, perubahan iklim menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi produksi dan distribusi pangan. Fenomena La Niña dan El Niño, misalnya, berpotensi mengganggu hasil pertanian sekaligus meningkatkan tekanan terhadap harga komoditas.
Karena itu, diperlukan langkah antisipatif melalui penguatan produksi, kelancaran distribusi, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Di tingkat nasional, inflasi September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan atau masih berada dalam rentang sasaran pemerintah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 mencapai 5,45 persen secara kumulatif (cumulative-to-cumulative/ctc).
Capaian tersebut turut didukung koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai sejumlah risiko yang dapat memicu kenaikan harga pangan.
Selain perubahan iklim, peningkatan harga energi global berpotensi mendorong biaya transportasi dan distribusi. Permintaan masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 juga diperkirakan dapat meningkatkan tekanan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Lima Langkah Penguatan Pangan
Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menyepakati lima komitmen strategis dalam Rapat Koordinasi TPIP–TPID Wilayah Sulampua.
Kesepakatan itu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan sekaligus memperkuat sistem distribusi pangan antardaerah.
Lima komitmen tersebut meliputi penguatan produksi pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim, modernisasi pertanian dan perikanan, serta pengembangan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang masa simpan produk pangan.
Pemerintah juga mendorong perluasan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan agar kegiatan produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Langkah berikutnya mencakup peningkatan kualitas data stok pangan dan pelaksanaan operasi pasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan memanfaatkan sistem peringatan dini (early warning system/EWS) serta neraca pangan.
Adapun komitmen terakhir berfokus pada penguatan konektivitas antarpulau untuk membangun sistem pangan yang lebih terintegrasi.
Rapat koordinasi tersebut juga disinergikan dengan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama lintas sektor.
Perkuat Distribusi Antarpulau
Selain meningkatkan produksi, pemerintah menilai efisiensi distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga keterjangkauan harga pangan di kawasan Indonesia Timur.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoordinasikan badan usaha milik negara (BUMN) sektor logistik untuk mengembangkan proyek percontohan kerja sama antardaerah di wilayah Sulampua.
Program tersebut akan diprioritaskan pada komoditas pangan yang memberikan kontribusi besar terhadap inflasi, disertai optimalisasi layanan dan tarif distribusi.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap pasokan pangan dari daerah penghasil dapat tersalurkan secara lebih efisien menuju wilayah yang membutuhkan.
Di sisi lain, penguatan akses pasar bagi petani dan nelayan juga menjadi perhatian.
Pemerintah akan mendorong keterhubungan antara produsen pangan dan mitra pembeli (off-taker), termasuk perusahaan umum daerah (Perumda), badan usaha milik daerah (BUMD), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Koperasi Merah Putih (KMP), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyerapan hasil pertanian dan perikanan sekaligus memberikan kepastian pasar bagi produsen pangan lokal.
Dengan penguatan produksi, distribusi, dan akses pasar, pemerintah berupaya membangun sistem pangan yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim maupun gejolak harga.
Rapat koordinasi di Makassar itu turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Perum Bulog, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, BMKG, BUMN, pelaku usaha pangan, serta TPID dari berbagai daerah di Sulampua.
Sinergi antarlembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat pengendalian inflasi pangan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di kawasan Indonesia Timur.(Mad)
