Jakarta, SobatPangan.id — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pentingnya mengantisipasi dampak fenomena El Niño terhadap produksi pangan nasional. Kondisi iklim yang tidak menentu berpotensi memengaruhi ketersediaan air, masa tanam, hingga hasil pertanian di sejumlah wilayah Indonesia.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, informasi cuaca dan iklim perlu menjadi acuan pemerintah dalam menentukan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Hal tersebut disampaikan Faisal dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, di kutip dari BMKG.go.id Senin (26/10/2026).
Menurut Faisal, terdapat dua kondisi yang perlu mendapat perhatian, yakni dampak lanjutan El Niño dan masuknya musim hujan secara bertahap di berbagai daerah.
“Terdapat dua kondisi yang perlu kita antisipasi bersama, yaitu dampak lanjutan El Niño dan masuknya musim hujan secara bertahap. Informasi iklim perlu menjadi dasar penentuan waktu tanam, pengelolaan air, dan perlindungan produksi pangan,” ujar Faisal.
Berdasarkan pemantauan BMKG, indeks Niño 3.4 pada periode Agustus hingga Oktober 2026 mencapai +3,05 derajat Celsius. Angka tersebut menunjukkan kondisi El Niño sangat kuat.
Sementara itu, nilai Indian Ocean Dipole (IOD) tercatat positif sebesar +0,63. Kombinasi kedua fenomena tersebut berpotensi memperpanjang periode kering dan meningkatkan risiko kekurangan air di sejumlah wilayah.
BMKG memperkirakan fenomena El Niño masih akan berlangsung hingga awal 2027.
BMKG Catat Ribuan Titik Mengalami Kekeringan
Ancaman kekeringan masih menjadi perhatian pemerintah, terutama di wilayah sentra produksi pertanian yang bergantung pada ketersediaan air.
Data BMKG menunjukkan sebanyak 1.707 titik mengalami hari tanpa hujan (HTH) dengan kategori ekstrem panjang.
Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi melalui penguatan cadangan air, perbaikan jaringan irigasi, serta penyesuaian kalender tanam berdasarkan karakteristik iklim masing-masing daerah.
Di sisi lain, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026.
Curah hujan pada Desember 2026 hingga April 2027 secara umum diprakirakan berada pada kategori menengah hingga sangat tinggi, meskipun intensitasnya berbeda di setiap wilayah.
“Karena itu, masuknya musim hujan tetap perlu dicermati menurut wilayah dan waktu kejadiannya, sebagai dasar penyesuaian kegiatan pertanian,” jelas Faisal.
Perbedaan kondisi cuaca tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi sektor pertanian. Wilayah yang masih mengalami kekeringan membutuhkan penguatan cadangan air, sementara daerah dengan potensi hujan tinggi perlu mengantisipasi banjir dan genangan lahan pertanian.
Pemerintah Diminta Sesuaikan Kalender Tanam
BMKG juga memprakirakan adanya peningkatan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah pada periode 25 Oktober hingga 2 November 2026.
Potensi tersebut diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Maluku Utara, dan sebagian Sulawesi.
Sebaliknya, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur masih berpotensi mengalami kondisi relatif kering.
Untuk periode 25–28 Oktober 2026, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Faisal menekankan bahwa perkembangan cuaca tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menentukan aktivitas pertanian, mulai dari penanaman hingga panen.
“Prakiraan jangka pendek perlu digunakan untuk mengatur kegiatan tanam, panen, dan pengelolaan air di lapangan. Daerah perlu terus mengikuti pembaruan prakiraan dan peringatan dini BMKG,” kata Faisal.
Selain penyesuaian kalender tanam, BMKG mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya air melalui penguatan infrastruktur irigasi dan penyediaan cadangan air.
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga dapat menjadi salah satu langkah pendukung untuk meningkatkan ketersediaan air di wilayah prioritas.
Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi atmosfer, peluang pertumbuhan awan, serta kebutuhan air di masing-masing daerah.
Menurut Faisal, pemanfaatan teknologi dan informasi iklim secara tepat dapat membantu pemerintah mengurangi risiko gangguan produksi pertanian akibat perubahan kondisi cuaca.
Informasi Iklim Jadi Dasar Kebijakan Pangan
BMKG menegaskan kesiapan untuk mendukung pemerintah dalam menyusun kebijakan pangan berbasis informasi cuaca dan iklim.
Langkah antisipasi dinilai semakin penting mengingat ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga kemampuan menghadapi risiko perubahan iklim.
“BMKG siap mendukung Kemenko Pangan dan kementerian/lembaga terkait agar informasi iklim menjadi dasar keputusan operasional untuk menjaga produksi pangan,” ujar Faisal.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Pertemuan itu membahas berbagai langkah pemerintah dalam mengantisipasi ketidakpastian global dan dampak El Niño terhadap produksi, pasokan, serta stabilitas harga pangan nasional.
Melalui koordinasi antarkementerian dan pemanfaatan informasi iklim, pemerintah diharapkan dapat memperkuat kesiapan sektor pertanian menghadapi risiko kekeringan maupun curah hujan tinggi.
Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan produksi, memastikan ketersediaan pangan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah perubahan kondisi iklim.(Mad)
